MAJALENGKAKAB.GO.ID – Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam menjaga stabilitas perekomian di daerah dampak kenaikan BBM Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Dampak kenaikan BBM dan Ketahanan Pangan bertempat di Gedung Yudha Karya Pemda Majalengka Selasa (13/09/2022).
Kegiatan yang dibuka Bupati Majalengka DR. H. Karna Sobahi, M.MPd dihadiri Kapolres Majalengka, Kajari , Dandim 0617 Majalengka, Sekda, Staf Ahli, Assda Pembangunan dan Perekonomian, para Kabag, para kepala OPD dan Camat.
Bupati Majalengka Dr.H.Karna Sobahi,M.M.Pd menjelaskan sesuai intruksi Presiden memerintahkan kepada semua Pemerintah Daerah untuk menggunakan 2% dana transfer umum yaitu sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan sosial yang terdampak kenaikan BBM diantaranya kepada angkutan umum, bantuan ojek online, dan nelayan , petani , buruh , pedagang serta membuka lapangan kerja.
Tindak lanjut dari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Majalengka saat ini tengah mempersiapkan anggaran untuk bantalan sosial sebesar 2 % dari dana transfer. Anggaran tersebut untuk bantuan sosial bagi penerima manfaat diluar dari BLT BBM yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Pusat.
“Ada kewajiban pemerintah daerah mengalokasikan dari dana transfer untuk bantalan sosial, kita sudah tersedia anggaran sebesar Rp. 6,3 Miliar, selain BLT BBM sebesar Rp. 79 Miliar untuk 158.244 kpm yang tersebar di 26 kecamatan, jadi total bantalan sosial dampak kenaikan BBM seluruhnya sebesar Rp. 84, 3 Miliar ” ujar Bupati.
Menurut Bupati anggaran yang disediakan Pemkab Majalengka selain menurunkan angka inflasi juga akan digunakan untuk peningkatan perekonomian masyarakat diantaranya melalui program padat karya.
“Akan kita berikan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan yang menghasilkan uang, jadi tidak dibagi-bagi uang nanti. Kalau dibagikan uang kan habis uangnya nanti, sehingga kita akan melaksanakan program padat karya,” ungkap Bupati.
Melalui program padat karya tersebut, lanjut Bupati, akan dibangun sarana fasilitas umum di pedesaan diantaranya membangun dan memperbaiki jalan desa menuju pertanian.
“Banyak membangun jalan desa menuju areal pertanian, nilainya 200 juta satu kelompok. Nanti masyarakat di kasih upah harian selama10 hari, kali seratus ribu. Jadi rakyat akan mendapatkan dana seratus orang satu desanya,” jelasnya.
Sekertaris Daerah Kabupaten Majalengka Drs.H.Eman Suherman,MM menambahan bahwa ada beberapa Dinas terkait yang menangani langsung dengan keterdampakan kenaikan BBM.
Diantaranya Dinas Perhubungan yang langsung mengendalikan angkutan umum yang ada di Majalengka dengan memberikan kompensasi kepada para pelaku sektor tranportasi umum seperti sopir, ojeg dan mode transfotasi lainya.
Di Dinas Ketenegakerjaan dan KUKM kita akan memfasiltasi para pedagang dan para buruh yang ada di kabupaten Majalengka. Berupa bantuan usaha mikro , kecil dan menengah dan Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) bagi para pekerja atau buruh yang sudah terdaftar di BPJS ketenagakerjaan.
Sedangkan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian diadakan Operasi Pasar Murah ( OPM ) terutama komoditi yang mengalami kenaikan harga yang signifikan di setiap wilayah sehingga akan menurunkan angka inflasi.
Sementara di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan akan diberikan subsidi bantuan untuk para petani.
( Rilis Diskominfo )