MAJALENGKAKAB.GO.ID Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja ke-68, Satuan Perlindungan Masyarakat ke-56 serta Damkar ke-99 tahun 2018, Pemkab Majalengka menyelenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Satpol PP, Satlinmas serta Damkar di Alun-alun Majalengka, Selasa (3/4).
Upacara diikuti pasukan Yonif Raider 321 Galuh Taruna, Kodim 0617, Lanud Sugiri Sukani, Polres Majalengka, Satpol PP, Dishub, Korpri, Ormas Pemuda Pancasila, Banser, Damkar, Linmas, Pramuka, Pelajar SLTA dan SLTP.
Turut hadir dalam acara tersebut, unsur Forkominda, para kepala OPD, pejabat di lingkungan Pemkab Majalengka, pimpinan ormas kepemudaan, Dharma Wanita dan undangan lainnya.
Kegiatan peringatan HUT Satpol PP, Satlinmas dan Damkar diawali dengan penampilan rampak kendang dan tari sampyong dari Satpol PP Cantik yang memukau seluruh peserta upacara.
Mengawali sambutannya, Menteri Dalam Negeri yang dibacakan Bupati Majalengka, Dr. H.Sutrisno, SE., M.Si., mengucapkan selamat ulang tahun kepada Satuan Polisi Pamong Praja yang ke-68 dan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang ke-56.
Mendagri mengatakan bahwa peringatan Hari jadi Satpol PP dan Satlinmas pada tahun 2018 ini menjadi sangat istimewa karena bersamaan waktunya dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah serentak di 171 daerah yang meliputi 17 Provinsi dan 154 Kabupaten/Kota. Tema hari jadi Satpol PP ke-68 dan Satlinmas ke-56 kali ini adalah “Satpol PP dan Satlinmas Siap Mengawal Pilkada Serentak 2018”. Tema ini merujuk kepada upaya peningkatan kesiapsiagaan serta keterlibatan Satpol PP dan Satlinmas sebagai perangkat daerah yang turut memberikan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada 2018.
Menurut Mendagri, Momen tahapan Pilkada serentak menjadi sangat penting bagi kita semua terutama bagi jajaran Satpol PP dan Satlinmas di daerah, karena biasanya potensi gangguan terhapan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Satlinmas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain membantu menjaga ketentraman dan ketertiban umum penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada baik sebelum, pada saat maupun setelah pelaksanaan pemungutan suara, serta tugas sosial kemanusiaan lainnya.
Selanjutnya Mendagri mengatakan bahwa faktor penting yang harus benar-benar diperhatikan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2018 adalah pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait, seperti KPUD, Bawaslu, TNI dan Polri, serta badan Kesabangpol di daerah, yang didasarkan atas hubungan fungsional dengan mengutamakan kepentingan umum dan hierarki serta kode etik birokrasi.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Mendagri menekankan kepada seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan hal-hal sebagai berikut, 1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat sipil negara yang dituntut untuk bertindak netral, 2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat yang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat harus bersikap proaktif mencermati gelagat dinamika wilayahnya demi menjaga stabilitas, dan keamanan jelang pesta Demokrasi di daerah dan tetap konsisten menjaga citra dan wibawa penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Panca Wira Satya Polisi Pamong Praja, 3) Anggota Satuan Perlindungan masyarakat senantiasa proaktif melakukan pengamatan situasi dan kondisi di wilayah tempat tinggal masing-masing dalam rangka deteksi dini terhadap potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum, 4) Anggota Satlinmas diharapakan dapat bertugas secara optimal membantu petugas KPPS pada saat hari pungutan suara agar berlangsung dengan aman, tertib dan tentram.
Usai sambutan dari Mendagri acara ditutup dengan simulasi pemadaman kebakaran yang di lakukan oleh petugas pemadam Kebakaran (Damkar) Kab. Majalengka dalam menangani rumah salah seorang warga yang mengalami musibah kebakaran.