Get Adobe Flash player

Rencana dan Strategi

BB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara normatif penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan tuntutan Yuridis Konstituisional dalam melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan  guna memenuhi  tuntutan kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai dengan aspirasi yang berkembang melalui mekanisme yang berlaku untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Penyusunan RPJM Daerah ini, menggunakan pendekatan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu pendekatan  politik dan aspiratif. Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan dan penawaran rencana pembangunan, dan rakyat memilih serta menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah   (RPJM) Daerah adalah merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan aspiratif, dimaksudkan bahwa RPJM Daerah penyusunanannya dengan memperhatikan kepada RPJM Nasional dan Mengacu kepada RPJP Daerah yang telah menyerap aspirasi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan serta merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Majalengka.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, RPJM Daerah Kabupaten Majalengka juga mengacu kepada Renstrada tahun 2004-2008, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004-2025.

 

1.2. Maksud dan Tujuan

Sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Adapun tujuan penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Majalengka adalah :

  1. Terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan melalui penyusunan rencana kerja dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif;
  2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergis baik antar wilayah, antar ruang, antar fungsi Pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
  3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
  4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
  5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
  6. Untuk memudahkan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Daerah baik Tahunan maupun Lima Tahunan.

1.3. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Majalengka, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembar Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional  ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  21. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010 (Lembaran Daerah Nomor 2  Tahun 2003 Seri E);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 nomor 20 seri D);
  25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/Sj, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Daerah (Renstrada) Kabupaten Majalengka Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 32, Seri D);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2006 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Majalengka;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2015;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;

 

1.4. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJM Daerah  merupakan penjabaran dari visi, misi, program Kepala Daerah terpilih. RPJM Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi. RPJM Daerah  menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD. Selain itu RPJM Daerah dijabarkan kedalam RKPD yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

 

Gambar  1.1

HUBUNGAN RPJM DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut :

BAB I        :     PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, keterkaitan RPJM Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penyusunan, dan proses penyusunan.

BAB II      :     GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi uraian kondisi geografis, evaluasi pembangunan 2004-2007, Evaluasi indikator makro sosial ekonomi, permasalahan/Isu strategis dan modal dasar.

BAB III    :     VISI DAN MISI

Bab ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

BAB IV     :     RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi permasalahan, kebijakan dan program pembangunan jangka menengah yang akan dilasanakan dari tahun 2009-2013 sesuai dengan kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilimpahkan kepada Kabupaten.

BAB V       :     PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan, strategi pembangunan, dan prioritas program pembangunan dalam upaya mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Bupati serta proyeksi indikator makro 2009-2013.

BAB VI     :     KERANGKA PENDANAAN

Menjelaskan arah pengelolaan APBD dan kebijakan umum anggaran.

BAB VII    :     PENUTUP


1.6. Proses Penyusunan

Pada dasarnya dokumen RPJM Daerah disusun berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut :

  1. Evaluatif, yaitu melakukan evaluasi terhadap pencapaian pembangunan dan indikator makro selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008.
  2. Study Dokumentatif, yaitu mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabaupaten Majalengka tahun 2005-2025 dan memperhatikan kepada RPJM Nasional.
  3. Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan pogram-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  4. Partisipatif, RPJM Daerah ini mengacu kepada RPJP Daerah yang telah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan dalam rangka menjaring aspirasi, masukan dan menciptakan rasa memiliki.

 

 

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengkedepankan proses evaluasi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Majalengka.

Adapun alur proses penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013 ini dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut ini.

 

Gambar  1.2

ALUR PROSES PENYUSUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2009-2013

 

 

 

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Majalengka adalah merupakan bagian dari wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 120.424 hektar yang terdiri atas 26 kecamatan, 13 kelurahan dan 321 desa dan secara geografis terletak pada koordinat 60 32’16,39” Lintang Selatan sampai dengan   70 4’ 24,75”  Lintang Selatan dan  1080 2’ 30,87” Bujur Timur sampai dengan 1080 24’ 32,84” Bujur Timur.

Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten berkisar antara 0 - 37 Kilometer, dan jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi Jawa Barat adalah ± 91 Kilometer serta jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Negara adalah ± 200 Kilometer. Batas wilayah administrasi, Kabupaten Majalengka sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, sebelah Selatan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah Barat  dengan Kabupaten Sumedang, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan klasifikasi Kemiringan lahan, Kabupaten Majalengka diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas yaitu landai/dataran rendah (0 – 15 persen), berbukit bergelombang (15 – 40 persen) dan perbukitan terjal (>40 persen). Sebesar 13,21 persen dari luas wilayah Kabupaten Majalengka berada pada kemiringan lahan di atas 40 persen, 18,53 persen berada dalam kelas kemiringan lahan 15 - 40 persen, dan 68,26 persen berada pada kelas kemiringan lahan 0 - 15 persen.

Sedangkan berdasarkan ketinggian, wilayah Kabupaten Majalengka diklasifikasikan dalam 3 (tiga) klasifikasi utama yaitu dataran rendah (0 - 100 mdpl), dataran sedang (100 - 500 mdpl) dan dataran tinggi (> 500 mdpl). Dataran rendah sebesar 42,21 persen dari luas wilayah, berada di Wilayah Utara Kabupaten Majalengka, dataran sedang sebesar 20,82 persen dari luas wilayah, umumnya berada di Wilayah Tengah, dan dataran tinggi sebesar 36,97 persen dari luas wilayah, mendominasi Wilayah Selatan Kabupaten Majalengka, termasuk di dalamnya wilayah yang berada pada ketinggian di atas 2.000 mdpl yaitu terletak di sekitar kawasan kaki Gunung Ciremai.

Sumber daya air di Kabupaten Majalengka dibagi ke dalam dua bagian yaitu air permukaan dan air bawah tanah. Potensi air permukaan diperoleh dari 2 (dua) sungai Cimanuk dan sungai Cilutung serta beberapa anak sungai lainnya. Sementara potensi air permukaan lainnya berasal dari sumber mata air yang umumnya berada di wilayah Selatan Kabupaten Majalengka. Sedangkan untuk kondisi Air Bawah Tanah (ABT), secara umum berada di Wilayah Utara dan Tengah Kabupaten Majalengka yang potensi ketersediaan ABT cukup baik,  kecuali untuk Kecamatan Kertajati, Dawuan, dan Ligung kondisinya kurang baik.

 

2.2. Evaluasi Pembangunan Tahun 2004-2007

Pelaksanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang Sosial Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,  Perekonomian, Sarana dan Prasarana, Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang, Politik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Hukum, Aparatur, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Perkembangan selama periode 2004-2007 akan diuraikan di bawah ini.


2.2.1. Sosial Budaya

Pembangunan kualitas hidup penduduk Kabupaten Majalengka menjadi prioritas pembangunan daerah. Perkembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Majalengka menunjukkan perkembangan yang semakin membaik, hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung berdasarkan tiga indikator yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya Beli. Pada Tahun 2007, IPM Kabupaten Majalengka mencapai angka 69,25, meningkat sebesar 0,44 poin dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 68,81. Dalam rentang 2004–2007, IPM Kabupaten Majalengka meningkat sebesar 1,24 dari angka 68,01 pada Tahun 2004 menjadi 69,25 pada Tahun 2007.

Untuk lebih jelasnya mengenai capaian IPM Kabupaten Majalengka Tahun 2004-2007 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel  2.1

CAPAIAN IPM

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007


INDIKATOR

2004

2005

2006

2007

IPM

68,01

68,52

68,81

69,25

Indeks Kesehatan

70,68

71,17

71,25

71,32

Angka Harapan Hidup

67,41

67,70

67,75

67,79

Indeks Pendidikan

75,61

75,98

76,18

77,16

Angka Melek Huruf

91,92

92,33

92,60

93,71

Rata-rata Lama Sekolah

6,45

6,49

6,50

6,61

Indeks Daya Beli

57,74

58,41

58,99

59,27

Paritas Daya Beli

549,85

552,75

555,30

556,45

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

1. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan akhir tahun 2007 sebesar 1.188.189 jiwa dengan kepadatan rata-rata 987 jiwa/Kilometer persegi. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Majalengka sebesar 0,76 persen. Hal ini menunjukan bahwa laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. Jumlah penduduk tersebar di 26 kecamatan dan Kecamatan Jatiwangi merupakan jumlah penduduk terbanyak, yaitu diatas 80.000 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.064 jiwa per kilometer persegi.

Jumlah penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Majalengka selama kurun 2004-2007 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2

JUMLAH PENDUDUK, LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

PENDUDUK

2004

2005

2006

2007

Jumlah (Jiwa)

1.160.583

1.169.337

1.179.136

1.188.189

Laki-laki (Jiwa)

574.614

577.633

582.474

588.321

Perempuan (Jiwa)

585.969

591.704

596.662

599.868

Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)

0,86

0,82

0,84

0,76

Kepadatan (Jiwa/ KM2)

964

971

979

987

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

2. Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan dengan menitik beratkan pada upaya akselerasi penuntasan program Wajib Belajar 9 tahun melalui pendidikan formal maupun non formal, serta rintisan Wajib Belajar 12 tahun. Seiring dengan hal tersebut upaya mengedepankan sekolah kejuruan dengan fokus pembelajaran pada pendidikan vokasional (life skill).

Untuk komposisi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan lulusan terbanyak yaitu sebesar 47,10 persen, diikuti oleh SLTP sebesar 15,37 persen, SLTA sebesar 9,28 persen, D1/D3 sebesar 2,10 persen, dan Universitas sebesar 2,20 persen.

 

Tabel 2.3

PERSENTASE PENDUDUK MENURUT JENJANG PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

JENJANG PENDIDIKAN

2004

2005

2006

2007

Tidak Punya

29,97

27,48

23,53

23,89

SD

47,61

49,43

49,95

47,10

SLTP

13,30

13,36

15,20

15,37

SLTA

7,75

6,63

6,38

9,28

D1 / D3

0,75

1,50

1,43

2,10

Universitas

0,62

1,33

1,16

2,20

Sumber  : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

 

Kelompok usia sekolah menggambarkan penduduk yang harus mendapatkan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi. Usia 7-12 tahun merupakan usia terbanyak yaitu mencapai 140.288 orang, yang diikuti oleh usia 19-24 tahun sebesar 74.306 orang, usia 13-15 tahun sebesar 65.493 orang.

 

Tabel 2.4

JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK USIA SEKOLAH

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

KELOMPOK USIA SEKOLAH

2004

2005

2006

2007

7-12   tahun

133.122

145.220

138.889

140.288

13-15 tahun

60.243

61.003

74.806

65.493

16-18 tahun

53.148

54.446

58.812

56.725

19-24 tahun

127.251

89.052

108.743

74.306

JUMLAH

373.764

349.721

381.250

336.812

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Tingkat kemajuan pendidikan masyarakat dapat ditinjau dari besarnya prosentase Angka Partisipasi Pendidikan. Angka Partisipasi Pendidikan dapat pula menjadi indikator dan jaminan keberhasilan pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun. Berdasarkan data tahun 2007 Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/sederajat di Kabupaten Majalengka sudah cukup tinggi (95,16 persen) ini berarti dari hampir seluruh anak usia masuk sekolah SD/sederajat sudah tertampung, dan hanya kurang dari 5 persen yang tidak sekolah. Namun Angka Partisipasi Murni ini menurun seiring tingginya derajat pendidikan lanjutan. APM untuk SMP/sederajat hanya 70,42 persen.

Tabel 2.5

ANGKA PARTISIPASI KASAR

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

TINGKAT PENDIDIKAN

2004

2005

2006

2007

SD/ sederajat

104,25

103,51

105,21

102,74

SMP/ sederajat

79,71

78,83

83,82

80,15

SMA/ sederajat

27,03

37,41

35,26

37,39

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Tabel 2.6

ANGKA PARTISIPASI MURNI

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

TINGKAT PENDIDIKAN

2004

2005

2006

2007

SD/ sederajat

92,97

95,67

92,26

95,16

SMP/ sederajat

63,43

60,61

68,88

70,42

SMA/ sederajat

22,71

31,50

27,37

31,86

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan perlu didukung oleh tersedianya sarana prasarana dan tenaga pengajar yang memadai. Pada tahun 2007 jumlah sarana pendidikan SD/MI sebanyak 878 buah, SMP/MTs sebanyak 135 buah, dan SMA/SMK/MA sebanyak 60 buah. Perguruan tinggi yang ada saat ini adalah Universitas  Majalengka, Sekolah Tinggi Agama Islam PUI, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YPIB dan STKIP Yasika.

Tabel 2.7

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

TINGKAT PENDIDIKAN

2004

2005

2006

2007

JML.

JML.

JML.

JML.

SD / MI

878

897

869

878

SMP/ MTs

132

135

136

135

SMA/ SMK / MA

61

61

63

60

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Berdasarkan data tahun 2007 rasio murid terhadap guru menunjukan angka yang normal yaitu rasio murid terhadap guru TK sebesar 9, rasio murid terhadap guru SD sebesar 19, rasio murid terhadap guru SMP sebesar 17, rasio murid terhadap guru SMA sebesar 14, dan rasio murid terhadap guru SMK sebesar 10.

 

Tabel 2.8

JUMLAH GURU DAN MURID SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA

LINGKUP DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

 

TAHUN

JENJANG

JUMLAH

RASIO

SEKOLAH

MURID

GURU

2004

TK

204

5.878

481

12

 

SD

818

127.181

4.256

30

 

SMP

67

31.465

1.664

19

 

SMA

20

10.948

576

19

 

SMK

20

6.019

247

24

2005

TK

214

6.697

353

 

 

SD

834

126.664

6.160

21

 

SMP

68

31.493

1.299

25

 

SMA

20

10.948

496

23

 

SMK

20

6.019

3.839

2

2006

TK

231

7.310

858

9

 

SD

830

127.997

4.713

27

 

SMP

69

37.136

1.698

22

 

SMA

20

12.308

552

22

 

SMK

22

6.854

171

40

2007

TK

251

8.763

994

9

 

SD

815

127.073

6.577

19

 

SMP

69

36.931

2.163

17

 

SMA

35

22.352

1.601

14

 

SMK

21

6.868

659

10

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

3. Kesehatan

Kesehatan merupakan hak dan kebutuhan dasar mayarakat yang harus dipenuhi, Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat terus dilakukan. Di Kabupaten Majalengka terdapat 2 (dua) buah Rumah Sakit yang dapat melayani masyarakat Kabupaten Majalengka dan luar kabupaten. Keberadaan Puskesmas hampir merata di setiap kecamatan dengan jumlah 29 buah yang didukung dengan Puskesmas Pembantu 73 buah, Puskesmas Keliling 30 buah, Apotek 53 buah dan Toko Obat 42 buah. Sedangkan untuk tenaga kesehatan dokter umum sebanyak 34 orang, dokter spesialis sebanyak 16 orang, dokter gigi sebanyak 9 orang, perawat sebanyak 255 orang, dan bidan sebanyak 410 orang.

Tabel 2.9

JUMLAH SARANA PELAYANAN KESEHATAN

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

SARANA KESEHATAN

2004

2005

2006

2007

Rumah Sakit

2

2

2

2

Puskesmas

29

29

29

29

Puskesmas Pembantu

73

73

73

73

Puskesmas Keliling

28

28

30

30

Posyandu

1.372

1.479

1.479

1.428

Apotek

39

45

47

53

Toko Obat

37

36

44

42

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Tabel 2.10

JUMLAH TENAGA KESEHATAN

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

TENAGA KESEHATAN

2004

2005

2006

2007

Dokter Umum

34

35

39

34

Dokter Spesialis

15

14

16

16

Dokter Gigi

10

6

10

9

Perawat

260

259

266

275

Bidan

308

317

404

410

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka & RSUD

 

Kondisi kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penderita gizi buruk, gizi kurang, penyakit menular dan kondisi lingkungan masyarakat. Untuk mengetahui tingkat derajat kesehatan masyarakat dapat diketahui melalui beberapa indikator yaitu sebagai berikut :

 

Tabel 2.11

PERKEMBANGAN INDEKS KESEHATAN

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

No.

INDEKS KESEHATAN

2004

2005

2006

2007

1

Indeks Kesehatan (IK)

70,68

71,17

71,25

71,32

2

Angka Harapan Hidup (AHH)

67,41

67,70

67,75

67,79

3

Angka Kematian Bayi (AKB)

48,50

43,10

41,25

41,10

4.

Angka Kematian Ibu (AKI)

158,79

147,90

147,60

197,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

 

Pemberian imunisasi pada balita adalah salah satu upaya dalam menurunkan angka kematian balita, selain perhatian khusus pada masa persalinan ibu dan pemberian ASI yang baik. Hampir sebagian besar Balita di Kabupaten Majalengka telah mendapat berbagai jenis imunisasi seperti BCG (96,14 persen), DPT (92,88 persen), Polio (95,17 persen) dan Campak (85,03 persen).

Tabel 2.12

PERSENTASE BALITA YANG DIIMUNISASI MENURUT JENIS IMUNISASI

DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

JENIS IMUNISASI

2004

2005

2006

2007

BCG

96,14

92,49

95,98

96,14

DPT

90,10

90,57

91,20

92,88

POLIO

89,58

97,21

95,87

95,17

CAMPAK

87,79

82,57

84,51

85,03

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Berdasarkan kondisi di atas untuk mencapai derajat kesehatan yang diharapkan, upaya yang diperlukan antara lain peningkatan akses pelayanan kesehatan, yaitu peningkatan kualitas ketenagaan, peningkatan fasilitas kesehatan serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat.

 

4. Pemuda dan Olahraga

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, kualitasnya terus disiapkan dan dikembangkan melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, serta memiliki produktifitas terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh Pemerintah, maupun atas inisiatif masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan.

Di Kabupaten Majalengka terdapat beberapa organisasi yang menaungi aktivitas kepemudaan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan, diantaranya KNPI, Karang Taruna, Remaja Mesjid, dan lain-lain.

Perkumpulan olah raga di Kabupaten Majalengka diantaranya perkumpulan Sepak bola sebanyak 328, Bola volley sebanyak 427, Bulu tangkis sebanyak 190, Tenis meja sebanyak 204, Catur sebanyak 54, Bola basket sebanyak 55, Panahan sebanyak 3, Pencak silat sebanyak 63, Atletik sebanyak 13, Renang sebanyak 4 dan Karate sebanyak 4 perkumpulan.

Pembangunan dan  pembinaan olahraga disamping optimalisasi olahraga prestasi,  dilakukan juga upaya membangun budaya olahraga dalam masyarakat. Untuk meningkatkan keberhasilan dalam bidang olahraga, masih diperlukan peningkatan pembinaan dan dukungan sarana prasarana olahraga, baik untuk olahraga masyarakat maupun sarana olahraga terpadu dengan standar nasional.

 

5. Seni dan Budaya

Dalam bidang seni dan budaya, pembangunannya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Selain itu kesenian dan kebudayaan merupakan cerminan dari seberapa tinggi peradaban manusia yang dimiliki.

Tabel 2.13

JUMLAH PERKUMPULAN KESENIAN

DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

PERKUMPULAN KESENIAN

2004

2005

2006

2007

KELOMPOK KARAWITAN

 

 

 


Sekar

76

42

42

 

Gending

97

9

9

 

Sekar Gending

92

72

72

 

KELOMPOK PEDALANGAN

 

 

 

 

Wayang Golek

17

26

32

19

Wayang Kulit

15

11

15

15

KELOMPOK SENI TARI

 

 

 

 

Tari Upacara

25

31

32

9

Tari Rakyat

28

3

3

55

Tari Topeng

6

2

2

2

KELOMPOK PERTUNJUKAN RAKYAT

 

 

 

 

Terbangan

20

17

18

7

Helaran

37

21

24

29

Humor

16

18

20

8

Ketangkasan

27

2

4

7

KELOMPOK MUSIK

 

 

 

 

Vokal

61

0

47

-

Instrument

1

0

3

-

Music Campuran

39

69

72

112

KELOMPOK TEATER

 

 

 

 

Teater Rakyat

3

5

7

4

Teater Modern

1

3

6

2

Teater Transisi

16

0

0

-

SENI RUPA

20

3

3

7

SENI SASTRA

15

3

6

5

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

 

Sedangkan budaya yang masih dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat yaitu diantaranya Upacara Adat  Sumur Sindu, Upacara Sambut Pengantin, Upacara Guar Bumi, Upacara Mapag Sri, dan beberapa tradisi budaya yang masih dilestarikan oleh perorangan yang merupakan tradisi budaya dalam kehidupannya.

 

6. Agama

Kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Majalengka dapat dilihat dari kesadaran masyarakat untuk mengimplementasikan ajaran agama,  menciptakan kerukunan, dan toleransi antar umat beragama dalam kehidupannya. Kondisi tersebut  menciptakan hubungan yang harmonis dan kondusif baik antara sesama pemeluk agama maupun antar umat beragama di Kabupaten Majalengka. Hal-hal tersebut dapat menunjang kesalehan sosial di masyarakat. Namun untuk memperoleh kesalehan sosial yang optimal, masih diperlukan peningkatan Pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan masyarakat terutama dikalangan peserta didik sehingga dapat menanamkan suatu pondasi yang kuat untuk menangkal pengaruh negatif yang datangnya dari dalam maupun dari luar.

Tabel berikut menggambarkan mengenai pemeluk agama dan sarana ibadah yang ada di Kabupaten Majalengka pada tahun 2004-2007.

 

Tabel  2.14

JUMLAH PEMELUK AGAMA

DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

PEMELUK AGAMA

2004

2005

2006

2007

Islam

1.172.810

1.166.413

1.176.379

1.192.827

Kristen/Protestan

1.568

1.502

1.787

2.048

Katolik

931

953

773

268

Hindu

49

155

90

15

Budha

177

292

107

94

Lainnya

259

22

142

87

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Tabel 2.15

JUMLAH SARANA IBADAH

DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

SARANA IBADAH

2004

2005

2006

2007

Mesjid

1.128

1.133

1.031

940

Langgar

4.491

4.700

4.509

4.838

Mushola

1.260

1.224

1.390

1.082

Gereja

11

12

12

12

Pura

0

0

1

0

Vihara

3

2

2

3

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

 

  1. 7. Pengarusutamaan Gender

Keberpihakan terhadap peningkatan peran perempuan di seluruh sektor pembangunan telah dilakukan. Pemerintah Kabupaten Majalengka secara bertahap berupaya untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki. Organisasi Wanita, baik Sosial, Profesi maupun Kemasyarakatan serta Keagamaan, diantaranya : Gabungan Organisasi Wanita, Organisasi Wanita Persatuan antara lain Dharma Wanita Persatuan, Persit, Pia Ardia Garini, Bhayangkari dan Ikatan Isteri Dokter Indonesia (IIDI). Selain itu, terdapat Organisasi Wanita di Bidang Kemasyarakatan antara lain Tim Penggerak PKK, Wirawati Cahya Panca dan IKKT. Organisasi Wanita Profesi yang ada diantaranya Ikatan Bidan Indonesia (IBI), HWK, IWAPI dan PERWOSI serta Organisasi Wanita Keagamaan antara lain Al-Hidayah, Wanita PUI, Muslimat NU, Wanita Muhamadiyah dan Perempuan Persis.

 

  1. 8. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan sosial masyarakat diindikasikan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tahun 2007 meliputi Anak Balita terlantar sebanyak 3.243 orang, Anak terlantar sebanyak  8.763 orang, Anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah sebanyak 147 orang, Anak nakal sebanyak 347 orang, Anak jalanan sebanyak 169 orang, Anak cacat sebanyak 2.289 orang, Wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 14.169 orang, Wanita korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah sebanyak 198 orang, Lanjut usia terlantar sebanyak 22.412 orang, Lanjut usia korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah sebanyak 50 orang, Penyandang cacat sebanyak 6.185 orang, Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis sebanyak 1.782 orang, Tuna susila sebanyak 273 orang, Pengemis sebanyak 34 orang, Gelandangan sebanyak 13 orang, Bekas narapidana sebanyak 298 orang, Korban penyalahgunaan NAPZA sebanyak 329 orang, Keluarga fakir miskin sebanyak 57.004 KK, Keluarga berumah tidak layak huni sebanyak 12.671 KK, Keluarga bermasalah sosial psikologis sebanyak 205 KK, Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sebanyak 1.809 KK,  Pekerja migran sebanyak 3.14 orang, dan Keluarga rentan sebanyak 3.982 KK.

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) antara lain Organisasi Sosial/Yayasan Sosial 76 buah, Pekerja Sosial masyarakat (PSM) 734 orang, Karang Taruna 331, Dunia Usaha yang konsen terhadap masalah sosial 92.

  1. 9. Ketenagakerjaan

Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Jumlah pengangguran Kabupaten Majalengka dari tahun 2004 ke tahun 2007 mengalami penurunan, hal tersebut dapat dilihat  dari 11,13 persen yang mencari pekerjaan, turun  menjadi 7,46 persen pada tahun 2007.

 

Tabel 2.16

PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS MENURUT KEGIATAN UTAMA

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

PENDUDUK

2004

2005

2006

2007

USIA KERJA

963.639

939.535

872.051

901.587

ANGKATAN KERJA

546.327

571.412

543.608

622.618

(56,69)

(60,82)

(62,34)

(69,06)

Bekerja

485.517

511.870

475.732

576.147

(88,87)

(89,58)

(87,51)

(92,54)

Mencari Pekerjaan

60.810

59.542

67.876

46.471

(11,13)

(10,42)

(12,49)

(7,46)

BUKAN ANGKATAN KERJA

417.312

368.123

328.443

278.969

(43,31)

(39,18)

(37,66)

(30,94)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Dilihat dari lapangan kerja, sektor pertanian merupakan sektor yang menampung paling banyak tenaga kerja (37,61 persen), kemudian diikuti oleh sektor perdagangan (26,61 persen), dan industri pengolahan (13,94 persen). Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Majalengka.

Tabel 2.17

PERSENTASE PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

LAPANGAN USAHA

2004

2005

2006

2007

Pertanian

36,82

29,95

31,24

37,61

Pertambangan dan Penggalian

1,45

2,29

0,67

0,35

Industri Pengolahan

19,06

18,36

19,39

13,94

Listrik, gas dan air minum

0,09

0,39

0,10

0,24

Konstruksi

4,89

7,93

5,36

5,35

Perdagangan

23,83

26,15

26,65

26,61

Angkutan dan Komunikasi

5,50

5,97

5,80

5,47

Keuangan

0,47

0,68

0,51

1,19

Jasa-jasa Lainnya

7,89

8,28

10,27

9,23

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Majalengka yang masih rendah, hal ini terlihat dari data tahun 2007 sebesar 62,25 persen. Rendahnya TPAK ini disebabkan oleh lapangan kerja yang tersedia tidak seimbang dengan meningkatnya jumlah penduduk pencari kerja serta masih rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan dan keahlian masyarakat.

Tabel 2.18

TINGKAT TPAK, TPT DAN TKK

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

TINGKAT TPAK, TPT DAN TKK

2004

2005

2006

2007

TPAK

56,69

60,82

62,34

62,25

Laki-laki

78,52

79,67

84,79

86,39

Perempuan

35,72

42,78

39,73

52,66

TPT

11,13

10,42

12,49

7,46

Laki-laki

7,93

5,53

11,30

4,96

Perempuan

17,88

19,15

15,03

11,34

TKK

88,87

89,58

87,51

92,54

Laki-laki

92,07

94,47

88,70

95,04

Perempuan

82,12

80,85

84,97

88,66

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

 

Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Majalengka. Upaya yang telah dilakukan dalam ketenaga kerjaan, diantaranya pemberian pelatihan dan uji sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih tetap perhatian, diantaranya melalui kegiatan pemberian kerja sementara di desa dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

 

2.2.2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, keberadaannya pada saat ini masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari belum berkembangnya budaya Iptek di masyarakat dan terbatasnya sumber daya Iptek, belum meratanya pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) di seluruh bidang kehidupan masyarakat, dan  masih kurangnya pemanfaatan sistem informasi dan telematika pada lingkungan pemerintah.

 

 

 

2.2.3. Perekonomian

Kondisi perekonomian makro Kabupaten Majalengka mengalami pertumbuhan pada kurun waktu tahun 2004-2007, hal ini ditunjukan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Majalengka setiap tahunnya selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Hal ini tercermin dari LPE tahun 2004 sebesar 4,09 persen atau naik 0,84 persen dari tahun 2003. Pada tahun 2005 LPE mencapai 4,47 persen, tahun 2006 sebesar 4,18 persen dan tahun 2007 sebesar 4,87 persen. Terjadinya penurunan LPE pada tahun 2006 disebabkan oleh pengaruh kebijakan perekonomian nasional yaitu kenaikan harga BBM, kenaikan harga kebutuhan pokok dan bencana kekeringan pada tahun 2005.

Hal lain yang juga mendukung peningkatan LPE adalah terkendalinya laju inflasi, tingkat inflasi yang terjadi selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun tingkat inflasi yang terjadi di Kabupaten Majalengka masih dalam batas, kecuali tahun 2005 inflasi meningkat signifikan sebesar 17,79 persen, hal ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM sebanyak 2 kali yaitu pada bulan Maret dan Oktober tahun 2005. Tahun 2004 inflasi sebesar 5,64 persen, tahun 2005 sebesar 17,79 persen, tahun 2006 sebesar 7,03 persen dan tahun 2007 sebesar 7,47 persen.

Tabel 2.19

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI  DAN INFLASI

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

 

No.

Indikator Makro

TAHUN

2004

2005

2006

2007

1.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (persen)

4,09

4,47

4,18

4,87

2.

Inflasi (persen)

5,64

17,79

7,03

7,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

 

Peningkatan LPE yang cukup signifikan ini tentunya diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan jumlah pengangguran di Kabupaten Majalengka, namun peningkatan pertumbuhan ekonomi secara makro tersebut belum sepenuhnya  dapat mempengaruhi proporsi penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Majalengka.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Majalengka atas dasar harga konstan tahun 2000 pada kurun waktu tahun 2004-2007 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini didukung oleh kenaikan hampir semua sektor lapangan usaha dengan dominasi sektor pertanian diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan. Pada tahun 2004 PDRB mencapai Rp.3.266.587.070.000 mengalami kenaikan sebesar 3,93 persen dari tahun 2003. Selanjutnya tahun 2005 sebesar Rp.3.412.459.560.000 tahun 2006 sebesar  Rp. 3.555.264.690.000 dan tahun 2007 sebesar Rp.3.865.690.520.000

Selanjutnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita  Kabupaten Majalengka atas dasar harga konstan tahun 2000 setiap tahun mengalami kenaikan dari Rp. 2.851.121,63 pada tahun 2004 menjadi Rp. 3.253.430,22 pada tahun 2007. Kenaikan PDRB per kapita menunjukan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Majalengka meningkat, sejalan dengan jumlah penduduk dan keadaan penduduk pada tahun berjalan.

Tabel 2.20

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN PDRB PERKAPITA

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

No.

INDIKATOR

TAHUN

2004

2005

2006

2007

1.

PDRB (Jutaan rupiah harga konstan thn 2000) Sektor Lapangan Usaha

3.266.587,07

3.412.459,56

3.555.264,69

3.865.690,52

a.

Pertanian

981.266,70

1.035.689,70

1.046.430,58

1.093.907,26

 

 

(30,04)

(30,35)

(29,43)

(28,30)

b.

Pertambangan dan Galian

141.788,32

146.408,36

150.590,74

159.586,22

 

 

(4,34)

(4,29)

(4,24)

(4,13)

c.

Industri Pengolahan

572.793,62

593.388,35

624.229,78

657.996,42

 

 

(17,53)

(17,39)

(17,56)

(17,02)

d.

Listrik, Gas, Air Bersih

21.342,03

23.069,94

24.480,33

26.149,82

 

 

(0,65)

(0,68)

(0,69)

(0,68)

e.

Bangunan

149.552,04

154.676,78

165.831,17

175.415,37

 

 

(4,58)

(4,53)

(4,66)

(4,54)

f.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

659.656,03

684.773,40

724.540,91

756.470,52

 

 

(20,19)

(20,07)

(20,38)

(19,57)

g.

Pengangkutan dan Komunikasi

216.135,03

226.478,59

238.842,62

250.435,89

 

 

(6,62)

(6,64)

(6,72)

(6,48)

h.

Keuangan

116.804,25

123.148,84

128.135,53

219.085,84

 

 

(3,58)

(3,61)

(3,60)

(5,67)

i.

Jasa

407.249,05

424.825,60

452.183,01

526.643,19

 

 

(12,47)

(12,45)

(12,72)

(13,62)

2.

PDRB Per Kapita (dalam rupiah)

2.851.121,63

2.916.382,85

3.015.143,87

3.253.430,22

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

 

  1. 1. Pertanian

Pertanian di Kabupaten Majalengka secara umum memiliki potensi yang besar dan variatif, dan didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas (tanaman, ternak, ikan, kebun dan hutan). Kontribusi terbesar dari sektor pertanian adalah dari sub sektor tanaman pangan dan hortikultura rata-rata mencapai 25,74 persen terhadap PDRB Kabupaten Majalengka, ini berarti produksi terbesar di Kabupaten Majalengka berasal dari usaha budi daya tanaman pangan dan hortikultura.

Tabel 2.21

LUAS LAHAN SAWAH MENURUT KLASIFIKASI

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

Klasifikasi Tanah

Luas Lahan Sawah (ha)

2004

2005

2006

2007

Irigasi Teknis

17.453,00

17.434,00

17.434,00

17.462,00

Irigasi 1/2 Teknis

7.880,00

7.880,00

7.879,00

8.008,00

Irigasi Sederhana

12.697,00

12.797,00

12.799,00

13.150,00

Tadah Hujan

12.895,00

12.795,00

12.793,00

12.412,00

JUMLAH

50.925,00

50.906,00

50.905,00

51.032,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Berdasarkan tabel tersebut, selama perkembangan 4 (empat) tahun luas lahan pertanian di Kabupaten Majalengka dengan irigasi teknis mengalami kenaikan  sebesar 9 ha, dari 17.453 ha pada tahun 2004 menjadi 17.462 ha pada tahun 2007, demikian pula pada irigasi sederhana  terdapat penambahan seluas 453 ha, hanya pada luas lahan sawah tadah hujan  terdapat penurunan pada tahun 2007 seluas  483 ha apabila dibandingka pada tahun 2004. Dari luas lahan 51.032,00 hektar menghasilkan padi sawah sekitar 552.960 ton pertahun dengan produksi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Fluktuasi produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan di Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.22

PRODUKSI PADI

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

Komoditi

Produksi (Ton)

2004

2005

2006

2007

- Padi

560.175

545.430

503.647

559.697

Padi Sawah

548.365

537.977

493.444

552.960

Padi Ladang

11.810

7.453

10.203

6.737

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Tabel 2.23

PRODUKSI PALAWIJA

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

 

Komoditi

Produksi

2004

2005

2006

2007

Jagung

65.433

78.563,00

79.543,00

74.319,00

Kedelai

1.150

1.388,00

848,10

476,00

Kacang Tanah

4.146

2.849,00

2.769,23

2.315,00

Ubi Kayu

51.024

56.928,00

37.310,00

39.773,00

Ubi Jalar

13.316

20.350,00

11.618,24

17.617,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Tabel 2.24

PRODUKSI SAYURAN

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

 

Komoditi

Produksi (Ton)

2004

2005

2006

2007

Bawang Daun

23.507,00

54.531,00

56.644,60

39.975,00

Bawang Merah

33.250,80

32.946,00

35.111,60

27.059,00

Cabe Besar

11.038,00

7.441,00

7.572,00

10.367,00

Kacang Merah

1.678,70

1.688,00

1.708,40

1.424,00

Kacang Panjang

1.822,80

804,00

833,00

812,00

Kentang

27.515,00

17.021,00

15.612,30

21.348,00

Kubis

34.325,00

43.555,00

26.254,50

39.742,00

Petsai/Sawi

8.852,00

5.855,00

7.787,40

8.532,00

Tomat

24,90

9.193,00

9.175,00

7.536,00

Wortel

1.270,00

2.296,00

2.149,50

1.183,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Tabel 2.25

PRODUKSI BUAH-BUAHAN

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

Komoditi

Produksi (Ton)

2004

2005

2006

2007

Pisang

2.556,70

11.463,10

12.173,80

13.800,10

Rambutan

125,35

653,72

996,50

414,30

Alpukat

3.273,91

3.094,50

3.675,00

4.763,50

Durian

609,30

1.084,14

3.549,70

1.731,40

Jambu Biji

571,21

1.187,74

500,30

2.897,40

Jeruk Besar

62,52

32,66

174,40

166,00

Jeruk Siam

204,99

131,07

786,40

201,70

Mangga

63.801,95

41.256,51

42.188,50

44.912,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Tabel 2.26

PRODUKSI PERKEBUNAN

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

Komoditi

Produksi (Ton)

2004

2005

2006

2007

Aren

4.991,44

4.638,72

4.247,71

6.841,65

Bambu

1.833.380

1.440.842,00

1.726.744,00

1.602.225

Cengkeh

1.266,38

1.789,85

1.979,86

2.100,72

Kelapa Dalam

4.572.218,00

4.657,87

4.439,79

3.774,40

Kelapa Hibrida

328.609,00

518,53

631,06

447,48

Kopi

968,72

905,18

1.010,12

1.301,86

Melinjo

766,36

783,24

821,66

654,49

Nilam

 

 

1.689,00

1.004,51

Tebu

15.574,41

19.770,52

247.469,60

72.457,02

Teh

836,86

898,95

1.851,94

1.304,67

Tembakau

5.874,00

5.337,00

6.765,28

6.216,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Tabel 2.27

PRODUKSI KEHUTANAN

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

Komoditi

Produksi (Ton)

2004

2005

2006

2007

Madu

3.328

4.128

4.496

4.990

Kayu

10.971,26

13.217,84

68.076,17

15.921

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Tabel 2.28

PRODUKSI PETERNAKAN

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

Komoditi

Produksi

2004

2005

2006

2007

1. Telur (Kg)

 

 

 

 

- Ayam Ras

331.270

407.900

519.330

582.850

- Ayam Kampung

681.660

631.750

404.700

423.180

- Itik

669.950

775.410

515.220

376.880

2. Susu (Liter)

952.848

1.016.496

912.638

1.106.352

3. Daging

 

 

 

 

- Sapi

1.592.420

1.173.750

1.128.600

1.160.910

- Kerbau

99.250

38.810

14.810

6.240

- Domba

719.880

947.850

716.280

618.180

- Kambing

124.780

32.010

38.490

41.320

- Ayam Pedaging

6.013.570

8.868.160

9.050.290

9.927.220

- Ayam Buras

960.990

1.101.280

1.158.130

640.150

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Tabel 2.29

PRODUKSI PERIKANAN

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

Komoditi

Produksi (Ton)

2004

2005

2006

2007

Gurame

123,60

125,33

78,23

414,22

Mas

1.167,88

1.449,56

1.435,05

1.473,81

Nila

2.311,05

2.743,84

2.000,01

2.260,83

Nilem

307,24

208,24

111,86

209,34

Tambak

95,35

65,40

21,41

40,19

Tawes

220,18

108,77

26,57

35,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

 

  1. 2. Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor perdagangan di Kabupaten Majalengka pengembangannya difokuskan pada sistem distribusi barang dan peningkatan akses pasar, baik pasar daerah maupun pasar luar daerah. Pengembangan sistem distribusi diarahkan untuk memperlancar arus barang, memperkecil disparitas antar daerah, mengurangi fluktuasi harga dan menjamin ketersediaan barang yang terjangkau oleh masyarakat.  Sedangkan peningkatan akses pasar, baik dalam daerah maupun luar daerah dilakukan melalui promosi  produk Kabupaten Majalengka.

Fasilitas perdagangan berupa  pasar desa sebanyak 30 buah yang tersebar di beberapa Kecamatan dengan frekuensi hari pasar 2 kali seminggu sampai dengan harian, pasar milik Pemerintah Daerah sebanyak 4 buah yang terdapat di Kecamatan Cigasong, Sumberjaya, Talaga dan Kadipaten,  Jumlah kelompok pertokoan sebanyak 6004 buah, Supermarket / Pasar Swalayan / Toserba / Minimarket sebanyak 21 buah, Restoran / Rumah Makan / Kedai Makanan sebanyak 65 buah, sedangkan sarana akomodasi meliputi penginapan sebanyak 9 buah yang terdiri atas 192 kamar, sementara jumlah rumah makan/restoran sebanyak 65 buah.

Tabel 2.30

BANYAKNYA SARANA PERDAGANGAN DAN PENGINAPAN

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

 

No.

Tahun

Pasar Pemda

Pasar Desa

Kelompok Pertokoan

Super-market/ Swalayan/Toserba

Restoran/ Rumah Makan

Hotel/ Penginapan

1

2004

4

26

267

17

47

9

2

2005

4

28

267

17

58

9

3

2006

4

28

6.004

21

65

9

4

2007

4

30

6.004

21

65

9

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi terhadap PDRB tahun 2004-2007 rata-rata sebesar 20,29 persen. Pada tahun 2007 Sektor perdagangan, hotel dan restoran  terdiri dari sub sektor perdagangan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 13,93 persen, sub sektor restoran memberikan kontribusi rata-rata sebesar 6,41 persen dan sub sektor hotel memberikan kontribusi rata-rata sebesar  0,04 persen. Kontribusi sub sektor perdagangan, hotel dan restoran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

  1. 3. Industri

Sektor industri pengolahan yang berkembang di Kabupaten Majalengka saat ini mayoritas berupa industri berskala mikro, kecil dan menengah, antara lain industri kerajinan dan  industri olahan makanan, sementara industri besar perkembangannya relatif lebih lambat.  Kelompok perindustrian di Kabupaten Majalengka saat ini tergabung dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu IKAHH (Industri Komoditas Agro dan Hasil Hutan) serta ILMEA (Industri Logam Mas, Elektronik dan Aneka), sampai dengan tahun 2007 jumlah perusahaan industri yang tergabung dalam kelompok IKAHH sebanyak 11.314 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya mengalami penurunan jumlah unit usaha sebesar -1,71 persen, kecuali pada tahun 2006 mengalami kenaikan jumlah unit usaha sebesar 1,61 persen. Sedangkan ILMEA pada tahun 2004 sebanyak 591 buah, sampai tahun 2007 sebanyak 668 buah dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 4,54  persen, kecuali pada tahun 2004 mengalami penurunan sebesar -0,84  persen.

 

Tabel 2.31

BANYAKNYA PERUSAHAAN INDUSTRI BESAR DAN SEDANG

BERDASARKAN PRODUKSI UTAMA

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

No.

Thn

Produksi Utama

Pakai-an

Makan-an

Gen-teng

T. Beton

P.Jari-ngan Listrik

Bubuk Plastik

Keraji-nan Rotan

Bola Sepak

Sapu Ijuk

Lainnya

1

2004

3

5

326

1

1

5

25

1

1

10

2

2005

3

4

318

1

1

5

25

1

1

10

3

2006

3

6

324

1

1

5

50

1

1

10

4

2007

11

8

401

1

1

3

50

1

5

7

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Majalengka pada tahun 2004 sebesar 16,91  persen, meningkat pada tahun 2007 mencapai 17,02  persen yang berada pada urutan ketiga setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Tabel 2.32

DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN

BERDASARKAN SEKTOR LAPANGAN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

SEKTOR LAPANGAN USAHA

2004

2005

2006

2007

Industri Non Migas

  1. Makanan, minuman dan tembakau
  2. Tekstil, barang kulit dan alas kaki
  3. Barang kayu dan hasil hutannya
  4. Kertas dan barang cetakan
  5. Pupuk kimia dan barang dari karet
  6. Barang galian bukan logam
  7. Logam dasar besi dan baja
  8. Alat angkut mesin dan peralatannya
  9. Barang lainnya

 

11,35

1,88

0,79

0,05

0,03

1,37

0,59

0,47

0.40

 

10,15

2,52

0,93

0,05

0,03

1,66

0,33

1,70

0,41

 

10,94

1,56

1,03

0,05

0,02

2,79

0,13

1,04

0,37

 

11,17

1,50

1,02

0,05

0,02

2,78

0,12

0,04

0,33

JUMLAH

16,91

16,77

16,93

17,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

 

 

2.2.4. Sarana dan Prasarana

  1. 1. Transportasi dan Perhubungan

Infrastruktur merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur transportasi, prasarana sumber daya air, prasarana energi, prasarana telekomunikasi, perumahan dan permukiman serta prasarana persampahan.

Prasarana transportasi berupa jalan meliputi jalan desa, kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional. Perkembangan kondisi ketiga status jalan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33

PERKEMBANGAN KONDISI JALAN DESA

DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

NO

KONDISI JALAN

PANJANG JALAN (Km)

2004

2005

2006

2007

1

Baik

60,818

70,955

77,712

108,18

2

Sedang

40,546

43,924

47,303

120,08

3

Rusak

84,470

77,712

70,955

28,02

4

Rusak  Berat

152,046

145,288

141,910

81,61

Jumlah

337,880

337,880

337,880

337,880

Sumber data : Dinas Kimpraswil Kab. Majalengka

Tabel 2.34

PERKEMBANGAN KONDISI JALAN KABUPATEN

DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

NO

KONDISI JALAN

PANJANG JALAN (Km)

2004

2005

2006

2007

1

Baik

242,885

271,100

271,100

306,000

2

Sedang

242,950

248,200

248,200

96,100

3

Rusak

159,600

145,800

145,800

177,700

4

Rusak  Berat

40,265

28,000

28,000

113,300

Jumlah

685,700

693,100

693,100

693,100

Sumber data : Dinas Kimpraswil Kab. Majalengka

Tabel 2.35

PERKEMBANGAN KONDISI JALAN PROVINSI

DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

NO

KONDISI JALAN

PANJANG JALAN (Km)

2004

2005

2006

2007

1

Baik

60,150

62,929

62,929

90,800

2

Sedang

60,479

28,000

28,000

32,129

3

Rusak

2,300

32,000

32,000

0,000

4

Rusak  berat

0,000

0,000

0,000

0,000

Jumlah

122,929

122,929

122,929

122,929

Sumber data : Dinas Kimpraswil Kab. Majalengka

Tabel 2.36

PERKEMBANGAN KONDISI JALAN NASIONAL

DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

NO

KONDISI JALAN

PANJANG JALAN (Km)

2004

2005

2006

2007

1

Baik

11,000

21,895

25,895

20,000

2

Sedang

14,395

4,000

0,000

5,895

3

Rusak

0,500

0,000

0,000

0,000

4

Rusak  berat

0,000

0,000

0,000

0,000

Jumlah

25,895

25,895

25,895

25,895

Sumber data : Dinas Kimpraswil Kab. Majalengka

Memperhatikan data tersebut, dalam perkembangan selama 4 (empat) tahun, secara kuantitas panjang jalan  kabupaten mengalami penambahan sepanjang 7,40 Km berupa peningkatan status jalan desa yang berubah menjadi jalan kabupaten. Sementara itu, secara kualitas kondisi jalan kabupaten yang kondisinya baik mengalami peningkatan dari 21,83 persen menjadi 44,15 persen. Jalan propinsi dengan kondisi baik mengalami peningkatan dari semula 48,93 persen menjadi 73,86 persen, dan jalan nasional pada dari 42,47 persen pada tahun 2004 menjadi 77,23 persen pada tahun 2007 dalam kondisi baik. Sedangkan untuk meningkatkan aksesbilitas regional akan dibangun jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan yang akan berdampak mengurangi kemacetan di Kabupaten Majalengka serta memperpendek jarak tempuh menuju kota-kota di sekitar Kabupaten Majalengka.

Prasarana transportasi berupa terminal yang saat ini terdapat di Kabupaten Majalengka, sampai tahun 2007 masih tetap berjumlah 7 terminal yaitu Terminal Cipaku, Cigasong, Rajagaluh, Maja, Talaga, Bantarujeg dan Cikijing dengan luas keseluruhan 33.473 M2. Klasifikasi terminal seluruhnya merupakan Terminal type C, dan jenis angkutan yang dilayani meliputi Bis Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP), mini bus, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Keberadaan terminal tersebut belum seluruhnya optimal melayani sistem perjalanan di Kabupaten Majalengka baik mobilisasi internal ataupun eksternal.

 

  1. 2. Sumber Daya Air

Kabupaten Majalengka dilalui dua sungai besar yaitu sungai Cimanuk dan Cilutung yang dapat menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik. Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi  antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi. Pembangunan bidang sumber daya air di Kabupaten Majalengka, akan memperhatikan kebijakan yang lebih mengarah pada Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Baku untuk mendukung Program Pemerintah mencapai Swasembada Pangan, disamping Pengendalian Daya Rusak Air berupa Pengendalian Banjir serta Konservasi sumber air. Selanjutnya rencana mewujudkan pembanguna Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang diharapkan dapat mengairi sawah di wilayah Utara Kabupaten Majalengka yang sering mengalami kekeringan.

Berdasarkan data Badan Pusat statistik Kabupaten Majalengka, selama perkembangan 4 (empat) tahun luas lahan irigasi teknis mengalami peningkatan seluas 9  ha yaitu dari 17,453 ha pada tahun 2004 menjadi  17,462 pada tahun 2007, sedangkan luas lahan yang terairi irigasi setengah teknis dan irigasi sederhana seluas 25,562 ha dan sawah tadah hujan seluas 12,412 ha.

Fasilitasi penyediaan air minum di Kabupaten Majalengka terdiri dari sistem perpipaan dan non-perpipaan. Sistem perpipaan melayani sebagian besar wilayah perkotaan, dan hanya sebagian kecil wilayah yang terlayani. Sumber air yang digunakan untuk penyediaan air minum perpipaan umumnya diambil dari mata air dan sumber air permukaan. Sedangkan sistem non-perpipaan banyak terdapat di wilayah perdesaan dengan memanfaatkan sumur gali dan pompa, sungai atau mata air yang terdapat di sekitarnya. Rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih pada tahun 2006 sebanyak 300.135 rumah tangga atau 79,32 persen.

 

  1. 3. Energi

Potensi energi berupa minyak bumi dan gas alam di Kabupaten Majalengka terdapat di 3 lapangan yaitu lapangan randegan, lapangan tugu barat dan lapangan Pasar Catang yang seluruhnya berada dalam pengelolaan PT. PERTAMINA daerah operasi hulu jawa bagian barat. Jumlah sumur migas sebanyak 28 buah yang terdiri dari 11 sumur aktif dan produktif, 15 sumur tidak aktif yang digunakan sebagai cadangan, 2 sumur dalam pemeliharaan dan sedang dibangun. Lokasi sumur tersebut tersebar di 6 desa dan 3 kecamatan, yaitu kecamatan Sumberjaya: Desa Bongas Wetan 4 Sumur, Cidenok 4  sumur, garawangi 5 sumur dan Loji Kobong 1 sumur; Kecamatan Kertajati : Desa Mekarmulya 13 sumur; dan Kecamatan Ligung berada di Desa Kodasari 1 sumur. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2002 potensi sisa cadangan pasti minyak bumi sebanyak 15.823.868 MSTB, sedangkan untuk gas alam potensinya sebesar 81.088,10 MMSCF.

  1. 4. Telekomunikasi

Pelayanan sistem komunikasi di Kabupaten Majalengka dilayani oleh sistem prasarana pos dan telekomunikasi. Jaringan telepon terpasang di Kabupaten Majalengka pada tahun 2002 sejumlah 1.048 SST, sedangkan pada tahun 2006 kapasitas terpasang mengalami kenaikan hingga mencapai  5.122 SST termasuk telepon umum dan wartel/kios telepon yang tersebar di seluruh Kecamatan. Selain itu, untuk wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi kabel, terdapat jaringan telepon seluler untuk mendukung sistem telekomunikasi di Kabupaten Majalengka, terutama dalam bentuk format GSM (Global System Mobile) dengan jaringan berupa tiang-tiang Base Transreceiver Station (BTS) yang dilakukan oleh perusahaan operator swasta.

Bentuk pelayanan Pos di Kabupaten Majalengka adalah dalam bentuk Kantor Pos dan Pos Keliling beserta jaringannya untuk menjangkau seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka, dalam kurun waktu tahun 2002 sampai dengan tahun 2006, pelayanan Pos dan Giro dilayani oleh 1 (satu) buah Kantor Pos Giro dan dibantu yang oleh 22 kantor pos pembantu yang tersebar di kecamatan-kecamatan dan juga 93 pos keliling.

 

  1. 5. Perumahan dan Permukiman

Rumah dan fasilitasnya merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi. Karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan sangat menentukan dalam pemilikan rumah tinggal terkait dengan kesejahteraan penghuninya. Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan dan fasilitas ditentukan dengan kelengkapannya. Kedua parameter ini mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Data perkembangan kualitas perumahan diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel 2.37

PERKEMBANGAN PERSENTASE KUALITAS PERUMAHAN

DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

NO

INDIKATOR KUALITAS

PERSENTASE KUALITAS BERDASARKAN RUMAH TANGGA

2004

2005

2006

2007

1

Luas Lantai < 50 m2/art

29,35

35,16

45,20

37,60

2

Lantai Tanah

4,81

4,81

4,94

4,29

3

Atap Layak

100,00

100,00

100,00

100,00

4

Dinding Permanen

91,52

91,52

82,36

84,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

 

Berdasarkan tabel di atas, kualitas perumahan di Kabupaten Majalengka secara umum menunjukan perkembangan yang semakin baik. Rumah tinggal yang berlantai masih tanah pada tahun 2007 sebanyak 4,29 persen berarti sebanyak 95,71 persen rumah sudah tidak berlantai tanah, sedangkan atap yang layak sudah mencapai 100 persen dan dinding tembok/ permanen sebanyak 84,94 persen.

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukkan nyaman tidaknya suatu rumah tinggal yang juga menentukan kualitas rumah tinggal. Fasilitas pokok tersebut diantaranya listrik, air minum dan ketersediaan jamban. Data perkembangan kelengkapan fasilitas rumah tinggal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38

PERSENTASE FASILITAS RUMAH

DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2007

NO

INDIKATOR KUALITAS

PERSENTASE FASILITAS BERDASARKAN RUMAH TANGGA

2004

2005

2006

2007

1

Penerangan Listrik

98,13

98,98

98,98

98,85

2

Air  Bersih

77,22

79,02

79,32

80,45

3

Jamban Sendiri

54,11

61,10

66,09

67,70

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sampai dengan tahun 2007 sebagian besar atau 98,85 persen rumah tangga sudah menggunakan listrik sebagai alat penerangan, 19,55 persen rumah tangga belum menggunakan sumber air bersih serta  masih terdapat 32,30 persen rumah tangga yang belum memiliki jamban sendiri.

 

  1. 6. Persampahan

Sampai tahun 2007, pelayanan persampahan di Kabupaten Majalengka, masih dilayani oleh fasilitas 2 Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) yaitu TPA Heuleut dan TPA Talaga. Sampah di Kabupaten Majalengka berasal dari berbagai sumber seperti dari perumahan, pasar, rumah sakit, tempat-tempat umum, dan industri. Sampah organik dan rumah tangga mendominasi komposisi sampah yang dihasilkan di Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan data tahun 2007, dari 7 kecamatan terlayani meliputi 6 kelurahan dan 22 desa dan dengan jumlah penduduk 163.745 jiwa. Rata-rata volume sampah terangkut setiap harinya sebesar 124,00 m3 dan dalam sebulan mencapai 3.720,00 m3. Sementara potensi timbulan sampah di seluruh wilayah Kabupaten Majalengka saat ini setiap harinya mencapai 2.976,00 m3, dalam arti baru 4,20 persen saja sampah di Kabupaten Majalengka yang terangkut.

Wilayah yang telah terlayani pelayanan persampahan sampai dengan tahun 2008 yaitu Kecamatan Majalengka, Kecamatan Panyingkiran, Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Cigasong, Kecamatan Rajagaluh, Kecamatan Cikijing, Kecamatan Talaga, sebagian Kecamatan Dawuan, dan sebagian Kecamatan Jatiwangi. Penanganan sampah di Kabupaten Majalengka, dilaksanakan oleh dinas Kimpraswil meliputi penyapuan jalan utama, pertokoan, pembersihan saluran-saluran di sepanjang jalan utama, dan penanganan sebagian permukiman. Pelayanan yang dilakukan untuk daerah permukiman hanya meliputi pengangkutan dan pembuangan akhir, dimana pengumpulan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat.

 

2.2.5. Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang

Kebijakan dasar pengembangan wilayah dan penataan struktur tata ruang Kabupaten Majalengka, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka 2005-2015 adalah sebagai berikut :

1)        Penataan ruang wilayah dilakukan berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

2)        Penataan ruang berdasarkan aspek administrasi, meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Majalengka.

3)        Penataan ruang Wilayah Kabupaten Majalengka, mencakup dimensi penataan ruang daratan, penataan ruang udara.

4)        Penataan ruang wilayah Kabupaten Majalengka diselenggarakan sebagai bagian integral dari kebijaksanaan penataan ruang nasional dan propinsi.

5)        Penataan ruang Kabupaten Majalengka dilakukan dengan mempertimbangkan perwujudan visi dan misi Kabupaten Majalengka, serta hambatan dan tantangan yang ada, baik dari internal maupun eksternal wilayah Kabupaten Majalengka

6)        Pembangunan sarana dan prasarana ke seluruh wilayah kabupaten secara integral, sekaligus pembukaan layanan transportasi umum maupun kemudahan pencapaian (aksesibilitas) ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah dan juga ke seluruh pelosok dalam rangka melayani kebutuhan transportasi yang terjangkau daya beli masyarakat umum;

7)        Mempertahankan fungsi kawasan lindung, terutama area hutan lindung, kawasan konservasi, sungai dan mata air, ruang terbuka hijau, serta menata kawasan budidaya sehingga tidak mengalami degradasi.

Pembangunan struktur ruang kabupaten selain berdasarkan adanya potensi kecenderungan (trend oriented), mengarah pula pada faktor pembentukan struktur ruang optimal (target oriented). Konsep struktur tata ruang Kabupaten Majalengka di masa mendatang dikembangkan melalui pengelolaan potensi sumber daya yang ada pada setiap wilayah kecamatan terhadap jenis kegiatan yang akan berkembang, pengembangan infrastruktur dan luasan wilayah sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing kecamatan yang dikehendaki.

Berdasarkan pertimbangan kebijakan dasar pengembangan wilayah dan penataan struktur ruang di atas, maka secara makro konsep wilayah pengembangan Kabupaten Majalengka dibagi menjadi 3 (tiga) Wilayah Pengembanan (WP) Utama, yaitu :

1)        Wilayah Pengembangan (WP) Utara, dengan fungsi utama pengembangan Kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Kawasan Komersial (Perdagangan dan Jasa), Industri dan Pengembangan Perumahan, meliputi : Kecamatan Kadipaten, Kertajati, Jatitujuh, Dawuan, Jatiwangi, Ligung, dan Sumberjaya.   Dengan pusat Wilayah Pengembangannya berada di Kecamatan Kadipaten.

2)        Wilayah Pengembangan (WP) Tengah, dengan fungsi utama pengembang kawasan Pemerintahan, Pendidikan, Jasa, Pelayanan Sosial dan Pengembangan Perumahan, meliputi : Kecamatan Majalengka, Cigasong, Leuwimunding, Palasah, Panyingkiran, Rajagaluh, Sukahaji, dan Sindangwangi, dengan pusat Wilayah Pengembangannya berada di Kecamatan Majalengka.

3)        Wilayah Pengembangan (WP) Selatan, dengan fungsi utama sebagai kawasan konservasi, pengembangan kegiatan Sosial Ekonomi berbasis Pertanian, dan Pengembangan Kawasan Pariwisata, meliputi : Kecamatan Argapura, Banjaran, Maja, Talaga, Cikijing, Cingambul, Bantarujeg, dan Lemahsugih, dengan pusatnya di Kecamatan Talaga.

 

2.2.6. Politik

Dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2004 dari 823.457 hak pilih yang ada di Kabupaten Majalengka,  yang menggunakan hak pilih sebanyak 694.688 orang atau 84,34  persen, sedangkan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdapat sebanyak 834.840 hak pilih dengan jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih sebanyak 714.812 orang atau 85,62  persen.

Pemilihan Umum tahun 2004 diikuti oleh 24 Partai politik untuk mengisi 45 kursi keanggotaan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka. Rekapitulasi perolehan suara dan peroleh kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Majalengka pada Pemilu tahun 2004 dengan komposisi PDI Perjuangan 153.836 suara dengan mendapatkan 11 kursi,  Partai Golkar 146.661 suara memperoleh 11 kursi, Partai Persatuan Pembangunan 71.796 suara memperoleh 6 kursi, Partai Amanat Nasional 62.718 suara memperoleh 5 kursi, Partai Keadilan Sejahtera 47.179 suara dengan 5 kursi, Partai Patriot Pancasila dan PKB masing-masing 3 kursi dan PKPI 1 kursi.

 

2.2.7. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Secara umum ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Majalengka relatif terkendali.  Namun masih terdapat beberapa pelanggaran dan beberapa kasus kriminal yang menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kekodusipan pada bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, diharapkan dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan yang besar kepada masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan aktifitas ekonomi dan sosial.

Dalam upaya menegakan peraturan daerah, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pemerintah Kabupaten Majalengka telah membentuk lembaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengawasan, penegakan, pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah yang berlaku yang ditunjang oleh keterlibatan dan dukungan dari masyarakat.

 

2.2.8. Hukum

Penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal. Guna meningkatkan penegakan hukum, peningkatan pengetahuan dan pemahaman aparatur terhadap aturan/hokum perlu terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan pengawasan terhadap penegakannya. Demikian pula pemahaman dan kesadaran masyarakat masih peril ditingkatkan sehingga dapat mendukung terhadap penegakan supremasi hokum dalam segala aspek kehidupan.

Produk Peraturan Daerah tahun 2004 sebanyak 34 buah, tahun 2005 sebanyak 14 buah, tahun 2006 sebanyak 14 buah, tahun 2007 sebanyak 15 buah, dan tahun 2008 sebanyak 15 buah Perda.

2.2.9. Aparatur

Keadaan aparatur di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2008 sejumlah 14.551, terdiri dari Pejabat Eselon II sebanyak 28 pegawai; Pejabat Eselon III sebanyak 171 pegawai; Pejabat Eselon IV sebanyak 815 pegawai; dan Pejabat Eselon V sebanyak  78 pegawai. Apabila dilihat dari golongan/pangkat dapat digambarkan sebagai berikut : Golongan IV sebanyak 5.228 pegawai;   Golongan III sebanyak 5.352 pegawai; Golongan II sebanyak 3.741 pegawai; dan Golongan I sebanyak 230 pegawai.

Jumlah aparatur pemerintah desa berdasarkan data tahun 2006 sebanyak  2.737 orang dengan kualifikasi tingkat pendidikan SD  sederajat 50,92  persen, SLTP 22,01  persen, SLTA 22,52  persen, Diploma 1,90  persen, dan S1  2,60  persen.

Secara umum dari segi kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah di Kabupaten Majalengka sampai saat ini belum memadai. Rasio tenaga administrasi dan profesi guru sudah memadai, sedangkan rasio tenaga medis, perencana, auditor, penyuluh pertanian, dan akunting relatif masih kurang.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah telah berupaya melakukan peningkatan kinerja birokrasi antara lain melalui penyelenggaraan diklat aparatur, penyederhanaan prosedur pelayanan, penataan regulasi, peningkatan pengawasan dan sebagainya. Meskipun demikian, pada kenyataannya kinerja birokrasi masih belum sesuia dengan yang diharapkan masyarakat, antara lain dicerminkan dengan masih adanya penyelenggaraan pelayanan yang belum optimal.

 

2.2.10. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang mempengaruhi terhadap kelangsungan kehidupan suatu wilayah, sangat bergantung terhadap keberadaan hutan di wilayahnya. Hutan merupakan lahan yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pepohonan, yang berfungsi sebagai kawasan konservasi yang memberikan perlindungan pada kawasan-kawasan di sekitarnya. Luasan hutan di Kabupaten Majalengka sampai dengan tahun 2006 adalah sebesar 19.082,770 Ha atau sebesar 15,85 persen  dari luas wilayah. Jenis hutan di Kabupaten Majalengka berdasarkan statusnya terbagi dua yaitu Hutan rakyat, merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat, dan Hutan Negara, yaitu merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh pemerintah seperti halnya  hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi.

Berdasarkan data tahun 2004, luas lahan kritis 35.122,11 hektar, sedangkan pada tahun 2007 menjadi 23.272,00 Ha atau terjadi penurunan seluas 11.850,11 Ha. Jumlah mata air sebanyak 308 buah tersebar di 26 Kecamatan, dengan keberadaan airnya kontinyu sepanjang tahun 295 buah, sembilan bulan 6 buah, enam bulan 5 buah, dan tiga bulan 2 buah, situ ada 15 buah dan embung 3 buah. Potensi pertambangan berupa batu andesit dengan volume sebanyak 830 juta meterkubik, sirtu 2,8 juta meterkubik, lempung 6,5 juta meterkubik. Hutan konservasi di Kabupaten Majalengka terdapat Taman Nasional Gunung Ciremai dengan luas keseluruhan 15.500 Ha dan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Majalengka seluas 6.933,13 Ha (5,76 persen) dari total luas wilayah Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan kebijakan pola tata ruang Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Majalengka, ditetapkan luas kawasan lindung sebesar 40,76 persen  dari luas wilayah Kabupaten Majalengka. Kondisi saat ini baru 15,85 persen  yang telah ada, sehingga perlu pelestarian kawasan-kawasan lainnya yang dapat diberi fungsi lindung. Sementara itu, hutan produksi dan lahan-lahan di lereng pegunungan saat ini oleh masyarakat sekitar telah dijadikan menjadi lahan budidaya berupa areal perkebunan dan palawija/holtikultura. Dengan demikian, perlu adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kawasan lindung sebagai kawasan konservasi yang akan memberikan kelangsungan hidup masyarakat Majalengka di masa yang akan datang.

2.3. Evaluasi Indikator Makro Sosial Ekonomi

Pada pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahap ke 1 (satu) yaitu  tahun 2004-2008 telah diperoleh berbagai gambaran umum hasil kinerja pemerintahan daerah, yang merupakan implementasi dari kebijakan operasional rencana strategis diantaranya yaitu capaian Indikator Makro yang berfungsi sebagai indikator keberhasilan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Majalengka yang seluruhnya bermuara pada indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian 7 indikator makro selama  pelaksanaan pembangunan periode 2004-2007 secara umum dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.39

PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004-2008

No.

INDIKATOR

2004

2005

2006

2007

2008

1

IPM

68,01

68,52

68,81

69,25

70,17

 

- Angka Harapan Hidup (Tahun)

67,41

67,70

67,75

67,79

68,01

 

- Angka Melek Huruf (persen)

91,92

92,33

92,60

93,71

93,24

 

- Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

6,45

6,49

6,50

6,61

6,79

 

- Kemampuan Daya Beli (000 Rp)

549,85

552,75

555,30

556,45

566,44

2

Jumlah Penduduk

(LPP)

1.160.583

(0,86)

1.169.337

(0,82)

1.179.136

(1,01)

1.188.189

(0,77)

1.197.695

(0,80)

3

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

11,13

10,42

12,49

7,46

11,73

4

Penduduk miskin sasaran

( R T M S )

350.429

-

385.232

(115.339)

385.232

(115.339)

385.232

(115.339)

362.129

(108.422)

5

PDRB adh 2000 (dlm Miliar rupiah)

3.266,59

3.412,46

3.555,26

3.865,69

3.899,93

6

PDRB per kapita (Juta Rp)

2,851

2,916

3,015

3,253

3,256

7

LPE (persen)

4,09

4,47

4,18

4,87

5,04

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

 

2.4. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.  Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian masih terdapat tiga aspek permasalahan utama yaitu :

2.4.1 Aspek Sosial.

  1. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat,

Indek pendidikan Kabupaten Majalengka, pada tahun 2007 sebesar 77,16 dengan angka melek huruf 93,71 persen dan rata-rata lama sekolah 6,61, masih berada dibawah indek pendidikan Jawa Barat 80,21 dengan angka melek huruf 95,32 persen dan rata-rata lama sekolah sebesar 7,20 pada tahun yang sama.

  1. 2. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat,

Angka harapan hidup Kabupaten Majalengka pada tahun 2007 apabila dibandingkan dengan Jawa Barat, Kabupaten Majalengka berada diatas Jawa Barat 0,21 poin yaitu Kabupaten Majalengka 67,79 sedangkan Jawa Barat 67,58, hanya pelayanan kesehatan secara umum belum merata terutama bagi masyarakat miskin, hal tersebut ditunjukan dengan masih tingginya angka kematian ibu dan balita.

  1. 3. Masih tingginya tingkat kemiskinan

Jumlah Rumah Tangga Miskin Sasaran (RTMS) di Kabupaten Majalengka pada tahun 2008 apabila dibandingkan dari tahun 2007 ada penurunan sebanyak 7.917 RTMS atau 23.103 jiwa dari 115.339 RTMS pada tahun 2007 menjadi 108.442 RTMS pada tahun 2008.

  1. Masih terdapatnya tingkat pengangguran terbuka,

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Majalengka pada tahun 2007 sebesar    7,46 persen pada tahun 2007, terdapat penurunan dari tahun 2006 sebesar 5,03 persen.

 

2.4.2 Aspek Perekenomian Masyarakat

Aspek perekonomian sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang akan berdampak terhadap pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat, beberapa permasalahan dalam aspek perekonomian yaitu :

  1. Masih rendahnya produksi dan produktifitas pertanian,
  2. Masih rendahnya tingkat keterampilan masyarakat
  3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas kelembagaan ekonomi masyarakat
  4. Masih Rendahnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber permodalan dan informasi pasar
  5. Masih rendahnya jaringan distribusi karena rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang perekonomian
  6. Rendahnya pengembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah terutama yang berbasis pengolahan hasil pertanian
  7. Pembinaan yang dilakukan belum berkelanjutan
  8. Belum terjalinnya keterkaitan antar sektor ekonomi
  9. Menurunnya kelestarian sumber daya alam

 

2.4.3 Aspek Kemandirian Daerah

Sejalan dengan desentralisasi/otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut daerah mampu menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri dengan memanfaatkan sumber dan potensi yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

 

Adapun permasalahan utama yang terkait dengan kemandirian daerah adalah :

  1. Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan.
  2. Masih lemahnya peran dan fungsi pemerintah sebagai regulator, fasilitator, motivator, dan akselerator pembangunan.
  3. Menurunnya  partisipasi dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.
  4. Rendahnya kualitas kelembagaan dalam mendukung kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.
  5. Rendahnya sumber keuangan daerah dan masih tingginya ketergantungan terhadap sumber keuangan dari pemerintah pusat.

 

2.5. Modal Dasar

Kekuatan adalah potensi yang dimiliki daerah sebagai modal dalam pembangunan, Kabupaten Majalengka memiliki potrensi sebagai sumber kekuatan yang dapat didayagunakan dalam membangun. Adapun potensi strategis yang dimiliki sebagai modal dasar pembangunan adalah :

  1. Posisi wilayah Kabupaten Majalengka yang Strategis;

a)    Dalam Tata Ruang Nasional (PP. Nomor 26 tahun 2008) tentang Tata Ruang Nasional, bahwa di Kabupaten Majalengka akan di bangun Bandara Sekunder Kertajati, dan disekitar akan dibangun pula Pelabuhan Laut Arjuna.

b)   Dalam sistem perencanaan struktur tata ruang Propinsi Jawa Barat, Majalengka berada di antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bandung dan PKN Cirebon dengan PKW Kadipaten (Majalengka), serta akses menuju Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Indramayu dan PKW Tasikmalaya. Rencana struktur tata ruang Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa Kabupaten Majalengka memiliki posisi strategis yang penataannya lebih diprioritaskan.

c)    Posisi strategis Kabupaten Majalengka didukung oleh beberapa kawasan strategis, sebagai berikut :

1)    Kawasan Cepat Tumbuh yaitu kawasan di sepanjang koridor jalan negara Bandung-Cirebon, sepanjang koridor rencana jalan Tol Cikopo-Palimanan, jalan Tol Cisumdawu, dan kawasan sekitar Bandara Majalengka serta poros Kadipaten-Majalengka.

2)    Kawasan Potensial Tumbuh yaitu kawasan di Bagian Selatan Kabupaten Majalengka sepanjang koridor jalan Lemahsugih-Bantarujeg-Talaga-Cikijing.

  1. Ketersediaan Sumber daya Alam yang Potensial;

Kabupaten Majalengka sebagai daerah agraris memiliki sumber daya lahan yang sangat baik digunakan untuk pertanian, perkebunan dan kehutanan dengan beberapa keunggulannya, serta sumber daya alam lainnya yang potensial berupa pertambangan, sumber daya air,  sumber alam yang indah yang dapat digunakan untuk pariwisata, sumber daya hutan, minyak dan gas alam yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan perekonomian daerah.

  1. Jumlah penduduk yang relatif besar dan agamis;

a)    Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka diperkirakan pada tahun 2013 mencapai 1.246.375 penduduk, dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang semakin meningkat, adalah merupakan suatu potensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

b)   Mayoritas penduduk Kabupaten Majalengka adalah beragama Islam. Kedewasaan pemahaman agama telah mendorong masyarakat mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam segala aspek kehidupan serta kerukunan hidup antar umat beragama dapat terjalin dengan baik.

  1. Karakteristik Budaya Lokal.

Penduduk Majalengka memiliki khasanah dan keunikan dalam keragaman corak budaya. Potensi budaya daerah Kabupaten Majalengka tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat, corak kesenian, kreasi produk unggulan, bahasa maupun adat istiadat dan nilai-nilai kegotong royongan. Potensi keragaman budaya ini apabila dikelola secara bijaksana, dan demokratis dapat dijadikan sebagai modal dasar pembangunan.

 

 

 

 

BAB III

VISI DAN MISI

PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi Pembangunan Daerah

Dengan adanya berbagai rencana pembangunan strategis baik regional maupun nasional yang akan dilaksanakan menjadikan Kabupaten Majalengka menempati posisi yang sangat strategis sebagai pendukung pertumbuhan pembangunan di Jawa Barat dan nasional. Pembangunan Kabupaten Majalengka pada tahap kedua RPJP Daerah atau pada RPJM Daerah 2009-2013 memerlukan perhatian lebih terutama dalam mengantisipasi dan mensikapi perubahan-perubahan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan tersebut.

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Majalengka terutama masih rentannya tingkat kemiskinan sebagai dampak dari internal maupun sebagai dampak global adalah merupakan tantangan kedepan yang perlu dipecahkan bersama melalui penyelenggaraan kepemerintahan yang berpihak kepada rakyat yang didukung keterlibatan dan partisipasi masyarakat dan seluruh stake holder.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan komitmen yang berkembang di masyarakat, Kabupaten Majalengka menetapkan visi Pembangunan Daerah 2005-2025 yaitu KABUPATEN MAJALENGKA MAJU DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN MASYARAKAT YANG BERIMAN DAN BERTAQWA“ dengan misi :

  1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, sehat, cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
  2. Mewujudkan perekonomian daerah yang stabil, dengan bertumpu pada pembangunan agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan.
  3. Mewujudkan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan.
  4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
  5. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup.

 

 

Sedangkan arah kebijakan pembangunan daerah selama 2005-2025 ditujukan untuk mewujudkan kulaitas sumberdaya manusia melalui peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, pengendalian jumlah penduduk, peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan,  peningkatan kualitas tenaga kerja dan pengentasan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; Mewujudkan perekonomian yang stabil melalui pengembangan teknologi pertanian, peningkatan nilai tambah produk pertanian, pengembangan industri unggulan, peningkatan iklim investasi, peningkatan permodalan dengan sistem perbankan, peningkatan keanekaragaman dan mutu perdagangan dan jasa dan ekspor, dan pengembangan potensi pariwisata; Mewujudkan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi, peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan air minum, peningkatan pelayanan energi dan telekomunikasi, pengembangan perumahan rakyat, penanganan persampahan, serta pemanfaatan dan pengendalian penggunaan ruang; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas aparatur, penegakan hukum, dan peningkatan partisipasi; Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup melalui pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian hasil pembangunan pada tahap pertama RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun sebelumnya,  mencermati dinamika pembangunan Regional dan Nasional serta potensi atau modal dasar  yang dimiliki, maka dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sasaran pembangunan bukan hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pada peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM).

Dengan peningkatan kualitas SDM, diharapkan mampu mengelola potensi daerah secara optimal, memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan Kabupaten Majalengka serta mampu menempatkan manusia sebagai titik sentral, sehingga masyarakat bukan hanya sebagai objek pembangunan tapi juga sebagai subjek yang mampu berperan aktif dalam semua proses kegiatan pembangunan.

Sebagai akselerasi untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan cita-cita tersebut serta dengan memperhatikan RPJM Nasional, mengacu kepada RPJP Daerah dan berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Majalengka menetapkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahap ke 2 (2009-2013) sebagai guidlines dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun yaitu :

 

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MAJALENGKA YANG RELIGIUS,

MAJU DAN SEJAHTERA”

(REMAJA)


Penjabaran makna dari Visi Pemerintah kabupaten Majalengka tersebut adalah sebagai berikut :

Religius      :  Mengandung makna suatu kondisi dimana masyarakat Kabupaten Majalengka dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengamalan agamanya dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Maju            : Mengandung makna Terwujudnya Kabupaten Majalengka yang lebih baik dengan meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang stabil, yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ditopang oleh transformasi birokrasi secara bertahap.

Sejahtera   :  Mengandung makna suatu keadaan dimana masyarakat Kabupaten Majalengka dapat meningkatkan pemenuhan  kebutuhan dasarnya yang ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan, pemenuhan pendidikan dasar dan peningkatan daya beli dalam kondisi masyarakat yang aman dan tentram.

 

3.2. Misi Pembangunan Daerah

Dalam Rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka Visi tersebut diimplementasikan dalam beberapa misi pembangunan sebagai berikut :

  1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Majalengka beriman dan bertaqwa.
  2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau.
  3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis.
  4. Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan umum.
  5. Optimalisasi Otonomi Desa.
  6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Proporsional, berkualitas dan berkelanjutan
  7. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi tersebut sebagai berikut :

  1. 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Majalengka beriman dan bertaqwa.

Tujuan :

Mewujudkan masyarakat Kabupaten Majalengka yang dapat memahami dan mengamalkan ajaran agamanya dengan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Sasaran :

Terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang rukun, toleran, aman, nyaman  dan berbudaya dengan tatanan masyarakat yang bertaqwa, memahami, dan mengamalkan nilai luhur ajaran agama serta menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan budaya lokal yang diimplementasikan pada setiap bentuk kehidupannya.

  1. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau.

Tujuan :

Mewujudkan Sumberdaya Manusia Kabupaten Majalengka yang memiliki kompetensi, sehat dan berkualitas serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran :

Meningkatnya Aksesibilitas, dan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat.

  1. 3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis.

Tujuan :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat berbasis pertanian sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat.

 

Sasaran :

Meningkatnya perekonomian daerah dengan mengembangkan berbagai potensi unggulan daerah terutama sektor pertanian dalam suatu sistem pembangunan agribisnis dengan basis ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, kemitraan antar-pelaku ekonomi, dengan melibatkan seluruh masyarakat (stakeholders) dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

  1. 4. Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan umum.

Tujuan :

Meningkatkan pelayanan umum melalui pengembangan birokrasi yang profesional dan akuntabel.

Sasaran :

Terciptanya sistem birokrasi yang transparan, profesional, bersih dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan pelayanan umum berdasarkan standar pelayanan minimal.

  1. 5. Optimalisasi Otonomi Desa.

Tujuan :

Mewujudkan kemandirian desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Sasaran :

Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya dengan  memberdayakan potensi desa untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa.

  1. 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Secara Proporsional, berkualitas dan berkelanjutan

Tujuan :

Menyediakan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Majalengka.

 

 

Sasaran :

Tersedianya sarana dan prasarana wilayah dalam rangka mendukung peningkatan aktifitas sosial ekonomi masyarakat, termasuk infrastruktur dasar perdesaan serta pengembangan potensi pusat–pusat pertumbuhan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

  1. 7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan :

Mendorong Masyarakat Kabupaten majalengka khususnya masyarakat di perdesaan untuk meningkatkan produktifitas dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya melalui pemanfaatan potensi.

Sasaran :

Meningkatnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat serta seluruh stakeholders dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

 

 

 

 

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

 

Untuk mencapai Visi, Misi dan sasaran yang telah ditetapkan,  perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapai tujuan, sasaran dari visi dan misi tersebut melalui rencana pembangunan dalam bentuk kebijakan dan program pembangunan sesuai urusan kewenangan yang dilimpahkan kepada  daerah sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan yang akan dilaksanakan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

 

4.1. Permasalahan

Permasalahan di Kabupaten Majalengka berdasarkan urusan dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. 1. Pendidikan
    1. Masih rendahnya aksesibilitas dan daya tampung pendidikan

1)        Penyebaran SMP/MTS belum merata, SMP/MTS masih berorientasi di ibu kota kecamatan.

2)        Dari 136 SMP/MTS dengan jumlah 1845 Ruang Kelas Belajar di isi oleh 71.146 anak didik atau rata-rata 1 RKB diisi oleh 38,6 anak. Rasio ideal 1 RKB di isi oleh 35 anak sehingga diperlukan 2033 RKB atau masih terdapat kekurangan sebanyak 188 RKB belum diperhitungkan yang masuk pada SMP sederajat yang setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan.

  1. Masih terdapat siswa lulus SD/sederajat yang tidak melanjutkan ke SMP/ sederajat.

Pada tahun 2008 jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang SMP sederajat sebanyak 98,7 %, terdapat 1,3 % atau sebanyak 275 anak.

  1. Masih terdapat anak usia 7-12 tahun yang belum sekolah

Dari  jumlah 140.142 anak usia 7-12 tahun, angka partisipasi sekolah sebesar 94,12 % masih terdapat 5,88 % atau 8.408 anak yang tidak sekolah.

  1. Masih terdapat penduduk yang tidak dapat membaca

Jumlah penduduk buta aksara tahun 2007 sebanyak 32.415 orang.

  1. Masih tingginya beban biaya pendidikan.

Masih adanya pungutan dana diluar biaya pendidikan dan mahalnya harga buku paket yang setiap tahun berubah materinya.

  1. Sekolah kejuruan masih rendah.

Melalui sekolah kejuruan diharapkan akan lebih memandirikan siswa setelah selesai pendidikan, hanya keberadaanya masih terbatas. Kedepan diharapkan sekolah kejuruan lebih banyak dibanding dengan SMU

  1. Masih terdapat anak putus sekolah

Masih terdapat siswa SD/SMP/SMU yang drop out dengan alasan ekonomi.

 

  1. 2. Kebudayaan
    1. Tidak terpelihara dan hampir hilangnya budaya-budaya lokal;
    2. Belum optimalnya pembinaan budaya.

  1. 3. Kesehatan
    1. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan.

Berdasarkan standar WHO rasio sarana pelayanan kesehatan adalah 1 PKM berbanding  30.000 penduduk. Berdasarkan rasio tersebut di Kabupaten Majalengka diperlukan sebanyak 40 Puskesmas, sedangkan data yang ada baru memiliki 24 Puskesmas Non DPT dan 7 Puskesmas DPT sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 9 Puskesmas.

  1. Rendahnya mutu layanan kesehatan dasar yang disebabkan oleh masih terbatasnya tenaga kesehatan, kurangnya peralatan dan kurangnya sarana penunjang pelayanan kesehatan.
  2. Masih tingginya angka kematian ibu

Pada tahun 2007 terdapat 40 kasus kematian ibu dengan penyebab terbanyak akibat pendarahan sebagai akibat dari masih tingginya anemia pada ibu hamil yaitu 55 %.

  1. Masih tingginya angka kematian bayi sebagai akibat gizi buruk.

Berdasarkan data 2007, dari 86.32 balita terdapat 1.395 balita gizi buruk, 9.257 gizi kurang dan 1.032 gizi lebih.

  1. Masih tingginya penyakit menular

Masih banyak masyarakat yang menderita penyakit menular

  1. Rendahnya sanitasi dasar.

Pemakaian sarana air bersih baru mencapai 71 %, yang memiliki jamban keluarga 62 % dan rumah sehat baru 52%.

 

  1. 4. Pertanian
    1. Masih besarnya ketergantungan proses produksi di sektor pertanian terhadap kondisi iklim, yang ditunjukkan dengan berkurangnya areal tanam pada saat musim kemarau dan belum adanya diversifikasi produksi pertanian.
    2. Sempitnya kepemilikan lahan sehingga skala usaha yang dilaksanakan oleh para petani pada umumnya masih bersifat konvensional, tidak fokus pada bussines oriented, serta semakin berkurangnya lahan-lahan produktif karena perubahan fungsi lahan.
    3. Masih rendahnya penerapan teknologi yang disebabkan karena rendahnya kemampuan dan keterampilan petani dalam penguasaan teknologi.
    4. Tingginya biaya produksi yang harus dikeluarkan petani dalam melaksanakan usahataninya, sementara para petani rata-rata tidak memiliki kemampuan permodalan yang memadai.
    5. Semakin berkurangnya tenaga kerja produktif disektor pertanian yang disebabkan karena beralih ke sektor non pertanian.
    6. Kesejahteraan petani masih rendah dan tingginya tingkat kemiskinan.
    7. Lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani yang memperpanjang tataniaga dan belum adilnya sistem pemasaran.
    8. Terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan layanan usaha.

 

  1. 5. Perikanan
    1. Masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk pertanian dan perikanan yang mempengaruhi rendahnya produktifitas dan nilai tambah.
    2. Belum optimalnya usaha budidaya yang mengakibatkan rendahnya produktifitas.

 

  1. 6. Ketahanan Pangan

Masih tingginya ketergantungan pada beras dan rentannya ketahanan pangan ditingkat rumah tangga.

 

 

  1. 7. Kehutanan
    1. Terjadinya perambahan/perluasan pertanian sayur mayur ke wilayah hutan lindung;
    2. Berubahnya fungsi hutan ke lahan pertanian;
    3. Rusaknya hutan di sekitar sumber mata air
    4. Lahan kritis pada tahun 2007 sebanyak 26.772 Ha.

 

  1. 8. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
    1. Rendahnya produktifitas yang mengakibatkan kesenjangan antara pengusaha kecil, menengah dan besar.
    2. Terbatasnya UMKM kepada sumberdaya produktif.
    3. Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi
    4. Tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra koperasi
    5. Kurang kondusifnya iklim usaha

 

  1. 9. Perdagangan
    1. Rendahnya aksesibilitas produsen dalam memperoleh informasi pasar, sehingga mengalami hambatan dalam pemasaran terutama dirasakan oleh para produsen berskala usaha mikro, kecil dan menengah.
    2. Rendahnya tingkat hunian hotel/penginapan yang disebabkan karena kondisi sektor jasa Kabupaten Majalengka masih kurang memiliki nilai jual dan daya saing, bila dibandingkan dengan daerah sekitar.
    3. Dunia usaha masih belum berkembang karena masih rendahnya investasi.

 

  1. 10. Pariwisata
    1. Belum tertatanya potensi-potensi wisata.
    2. Dukungan akses infrastruktur masih rendah.
    3. Pemasaran belum optimal.

 

  1. 11. Industri
    1. Masih terbatas dan belum tersedianya bahan baku secara kontinyu, terutama pada hasil agro, sehingga dalam produksinya produsen memperoleh bahan baku dari luar Kabupaten Majalengka. Hal ini akan mempengaruhi pada peningkatan biaya produksi.
    2. Terbatasnya keterampilan dan kemampuan tenaga kerja dalam pengelolaan dan penerapan teknologi dalam diversifikasi  peningkatan mutu produk.
    3. Terbatasnya kemampuan permodalan dan akses memperoleh modal bagi pengusaha sehingga kapasitas produksinya belum memenuhi kebutuhan.

 

  1. 12. Penanaman Modal
    1. Mekanisme birokrasi masih dirasakan berbelit-belit.
    2. Profesionalisme aparat belum optimal
    3. Sistem promosi yang masih rendah

 

  1. 13. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    1. Belum optimalnya kualitas dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan;
    2. Semakin meningkatnya tingkat tindak kekerasan; eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
    3. Masih adanya diskriminasi terhadap perempuan.

 

  1. 14. Sosial
    1. Masih tingginya tingkat kemiskinan;
    2. Keterbatasan masyarakat miskin terhadap pemenuhan kebutuhan sosial dasar;
    3. Masih rendahnya peran PSKS dalam penanganan PMKS.

 

  1. 15. Kepemudaan dan Olahraga
    1. Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan;
    2. Kerentanan kenakalan remaja sebagai dampak globalisasi;
    3. Lunturnya nilai-nilai budaya dan etika sebagai jatidiri.

 

  1. 16. Ketenaga Kerjaan
    1. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja;
    2. Masih rendahnya kesempatan kerja;
    3. Rentannya keselamatan perlindungan tenaga kerja.

 

  1. 17. Pekerjaan Umum
    1. Belum optimalnya sarana transportasi ke wilayah-wilayah produksi dan pariwisata;
    2. Belum optimalnya dukungan sarana irigasi terhadap pertanian;
    3. Rumah tangga yang menggunakan air bersih masih rendah.

 

  1. 18. Perhubungan
    1. Pemerataan dan peningkatan aksesibilitas sarana transportasi belum optimal;
    2. Belum optimalnya jaringan jalan menuju pusat-pusat produksi, pariwisata, perekonomian dan kawasan-kawasan cepat tumbuh.

 

  1. 19. Perumahan
    1. Masih banyaknya rumah tidak layak huni;
    2. Keterbatasan lahan dan harga lahan yang semakin tinggi sebagai dampak dari pembangunan strategis;
    3. Banyaknya perumahan di daerah rawan bencana.

 

  1. 20. Energi dan Sumber Daya Mineral

Masih ada keluarga yang belum terjangkau energi listrik

 

  1. 21. Kependudukan dan Catatan Sipil
    1. Tingginya angka kelahiran;
    2. Rendahnya kualitas reproduksi;
    3. Belum optimalnya administrasi kependudukan.

 

  1. 22. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
    1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat miskin terhadap pentingnya hidup secara terencana;
    2. Aseptor KB masih didominasi oleh kaum perempuan
  2. 23. Lingkungan Hidup
    1. Berkurangnya Proporsi kawasan lindung;
    2. Ancaman bencana akibat kegundulan hutan;
    3. Terjadinya kekurangan air;
    4. Kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih rendah.

  1. 24. Penataan Ruang
    1. Kurangnya konsistensi penggunaan ruang antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
    2. Kesenjangan pembangunan antara perdesaan dan perkotaan.

 

  1. 25. Perencanaan Pembangunan
    1. Kurangnya sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
    2. Kurangnya dukungan data.

 

  1. 26. Komunikasi dan Informatika
    1. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana teknologi informasi;
    2. Rendahnya SDM dalam penguasaan teknologi informasi

  1. 27. Pertanahan

Belum tertibnya pengelolaan administrasi pertanahan

 

  1. 28. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
    1. Rendahnya kemampuan dalam upaya penanggulangan bencana;
    2. Menurunnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam politik.

 

  1. 29. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
    1. Krisis Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
    2. Belum optimalnya pelayanan publik;
    3. Struktur kelembagaan yang terlalu besar dan belum efesien dan rasional;
    4. Ketidakjelasan kewenangan camat;
    5. Belum optimalnya mekanisme pemngelolaan keuangan.

 

  1. 30. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    1. Masih rendahnya kapasitas pemerintahan desa;
    2. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
    3. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam usaha ekonomi produktif;
    4. Belum optimalnya fungsi kelembagaan desa.

 

  1. 31. Statistik

Belum optimalnya kualitas data sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah

  1. 32. Kearsipan
    1. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan daerah;
    2. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia arsiparis

 

  1. 33. Perpustakaan

Masih rendahnya budaya baca masyarakat;

  1. 34. Ketransmigrasian

Rendahnya kemampuan para calon stransmigran

4.2 Program Pembangunan

Program pembangunan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi serta merupakan upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Program pembangunan ini merupakan penjabaran dari kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan yang akan menjadi pedoman SKPD sesuai dengan tugas fungsinya selama periode tahun 2009-2013.

 

Misi 1.      Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Majalengka beriman dan bertaqwa.

1.  Urusan Sosial :

  1. a. Kebijakan :

1)    Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan keagamaan serta mengembangkan pusat-pusat keagamaan;

2)    Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan departemen agama dan stakeholder lainnya;

3)    Memfasilitasi pengembangan sarana prasarana keagamaan;

4)    Berkembangnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat.

  1. b. Program :

1)    Peningkatan pemahaman, pengamalan dan penghayatan nilai-nilai keagamaan;

2)    Pembinaan kelembagaan keagamaan;

3)    Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

4)    Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama.

4)

Misi 2.      Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau.

  1. 1. Urusan Pendidikan :
    1. a. Kebijakan :

1)    Memperluas daya tampung satuan pendidikan, sehingga mampu memberikan layanan pendidikan pada penduduk usia sekolah dari berbagai golongan masyarakat;

2)    Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;

3)    Meningkatkan kualitas tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik;

4)    Meningkatkan pendidikan sejak usia dini;

5)    Meningkatkan pembinaan dan dukungan terhadap Lembaga Perguruan Tinggi;

6)    Meningkatkan pengembangan minat dan budaya baca, kemitraan dan partisipasi masyarakat serta Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

  1. b. Program :

1)    Pendidikan Anak Usia Dini;

2)    Pemantapan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;

3)    Pendidikan Menengah;

4)    Pendidikan Tinggi;

5)    Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;

6)    Pendidikan kedinasan;

7)    Manajemen Pelayanan Pendidikan;

8)    Pendidikan Non formal;

9)    Pendidikan Luar biasa.

 

  1. 2. Urusan Perpustakaan
    1. a. Kebijakan :

Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat;

  1. b. Program

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

 

 

 

  1. 3. Urusan Kebudayaan
    1. a. Kebijakan

1)    Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang selaras dengan perkembangan zaman;

2)    Mengembangkan jenis dan bentuk kegiatan pembangunan kebudayaan yang mampu secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan apresiasi dan kesejahteraan masyarakat.

  1. b. Program

1)    Pengembangan Nilai Budaya;

2)    Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman budaya.

 

  1. 4. Urusan Kesehatan :
    1. a. Kebijakan

1)    Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dalam rangka pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masyarakat;

2)    Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan yang proporsional dan profesional;

3)    Meningkatkan prilaku hidup sehat dan mandiri;

4)    Mengembangkan sistem kesehatan;

5)    Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan  tidak menular;

6)    Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

 

  1. b. Program :

1)    Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

2)    Lingkungan Sehat;

3)    Upaya Kesehatan Masyarakat;

4)    Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;

5)    Perbaikan gizi masyarakat;

6)    Peningkatan sumberdaya kesehatan;

7)    Obat dan perbekalan kesehatan;

8)    Pengawasan obat dan makanan;

9)    Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan;

10) Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan.

Misi 3.      Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis

  1. 1. Urusan UMKM dan Koperasi
    1. a. Kebijakan

1)    Melaksanakan pemetaan Sentra UKM Unggulan yang disertai dengan alur tata niaganya;

2)    Menerapkan teknologi industri;

3)    Meningkatkan manajemen usaha/profesionalisme pengusaha;

4)    Fasilitasi permodalan usaha UMKM dan koperasi;

5)    Revitalisasi kelembagaan UKM dan koperasi;

  1. b. Program

1)    Pembangunan iklim usaha bagi UMKM;

2)    Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM;

3)    Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitip UKM;

4)    Pemberdayaan usaha skala mikro;

5)    Peningkatan kualitas kelembagaan UKM dan koperasi.

 

  1. 2. Urusan Pertanian
    1. a. Kebijakan

1)    Melaksanakan pemetaan sentra komoditas strategis (Ketahanan Pangan) dan sentra komoditas unggulan (baik untuk konsumsi maupun penyediaan bahan baku agroindustri);

2)    Menerapkan teknologi pertanian dengan pendampingan/ penyuluhan yang kontinyu dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas sebagai upaya pemantapan ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan industri;

3)    Optimalisasi kinerja UPTD, penyuluh pertanian, perkebunan dan kehutanan;

4)    Fasilitasi kemitraan petani (melalui lembaga petani) dengan industri pengolahan (agroindustri) atau dengan usaha pemasaran produk primer);

5)    Fasilitasi permodalan usaha pertanian.;

6)    Meningkatkan kesejahteraan petani.;

7)    Melaksanakan penguatan dan pemberdayaan lembaga petani;

8)    Pertanian sehingga dapat menjamin kelancaran proses produksi;

9)    Pembangunan sarana pendukung usaha sektor pertanian.

  1. b. Program

1)    Peningkatan Produksi Pertanian

2)    Pengembangan agribisnis;

3)    Peningkatan kesejahteraan petani;

4)    Pemantapan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan;

5)    Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian;

6)    Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, ternak;

7)    Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan;

8)    Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan;

9)    Peningkatan penerapan teknologi pertanian, perkebunan, dan peternakan;

10) Pemberdayaan penyuluh pertanian, perkebunan dan kehutanan.

 

  1. 3. Urusan Kehutanan
    1. a. Kebijakan

1)    Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan;

2)    Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya hutan, dan lahan.

  1. b. Program

1)    Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan;

2)    Rehabilitasi hutan dan lahan;

3)    Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan;

4)    Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan.

 

  1. 4. Urusan Perikanan
    1. a. Kebijakan

Meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan

  1. b. Program

1)    Pengembangan sumberdaya perikanan;

2)    Pengembangan budidaya perikanan;

3)    Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan.

 

  1. 5. Urusan Ketahanan Pangan
    1. a. Kebijakan

1)    Peningkatan akses, ketersediaan dan keamanan pangan;

2)    Melakukan diversifikasi pangan.

 

  1. b. Program

1)    Program peningkatan ketahanan pangan;

2)    Pemberdayaan penyuluh pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan.

 

  1. 6. Urusan Tenaga Kerja
    1. a. Kebijakan

1)    Memberikan keterampilan dan keahlian kepada masyarakat pencari kerja, yang diprioritaskan kepada keahlian yang diperlukan dimasyarakat dan tuntutan kemajuan ekonomi daerah;

2)    Melaksanakan pelatihan manajemen dan kewirausahaan;

3)    Melaksanakan kemitraan daerah dengan perusahaan dalam penyiapan tenaga kerja.

  1. b. Program

1)    Peningkatan kesempatan kerja;

2)    Peningkatan kualitas dan produktipitas tenaga kerja;

3)    Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja.

 

  1. 7. Urusan Pariwisata
    1. a. Kebijakan

1)    Meningkatkan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata unggulan dan pengembangan potensi jati diri masyarakat;

2)    Meningkatkan aksesibilitas penunjang pariwisata;

  1. b. Program

1)    Pengembangan Destinasi Pariwisata;

2)    Pengembangan Pemasaran Pariwisata;

3)    Pengembangan kemitraan.

 

  1. 8. Urusan Perdagangan
    1. a. Kebijakan

1)    Meningkatkan akses dan distribusi perdagangan;

2)    Meningkatkan fasilitasi penguasaan pasar.

  1. b. Program

1)    Pengembangan sistem perdagangan dalam negeri;

2)    Peningkatan dan pengembangan ekspor;

3)    Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;

4)    Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

 

  1. 9. Urusan Perindustrian
    1. a. Kebijakan

1)    Meningkatkan Nilai tambah produk industri;

2)    Meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi sumber daya mineral.

  1. b. Program

1)    Pengembangan industri kecil dan menengah;

2)    Peningkatan kapasitas IPTEK sistim produksii;

3)    Penataan Srtuktur Industri;

4)    Pengembangan sentra-sentra industri potensi.

 

  1. 10. Urusan Penanaman Modal
    1. a. Kebijakan

1)    Menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menjadikan investasi sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah;

2)    Pengembangan Promosi Terpadu guna Peningkatan Investasi dan Perluasan Pasar Komoditi.

  1. b. Program

1)    Peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi;

2)    Peningkatan promosi dan Kerjasama investasi.

 

Misi 4.  Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan umum

  1. 1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
    1. a. Kebijakan

1)    Menata kelembagaan yang proporsional dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;

2)    Meningkatkan kinerja aparatur yang bersih dan profesional melalui penerapan insentif berbasis kinerja;

3)    Meningkatkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan tepat oleh seluruh masyarakat;

4)    Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;

5)    Meningkatkan penguatan kelembagaan kecamatan ;

6)    Pelimpahan sebahagian kewenangan bupati kepada camat.

  1. b. Program

1)    Pemantapan otonomi daerah dan sistem administrasi pemerintahan daerah;

2)    Pembinaan dan pengembangan aparatur;

3)    Peningkatan kapasitas suberdaya aparatur;

4)    Pelayanan administrasi perkantoran;

5)    Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

6)    Pemeliharaan sarana prasarana aparatur;

7)    Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;

8)    Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;

9)    Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;

10) Penataan Peraturan Perundang-Undangan;

11) Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;

12) Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten;

13) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

14) Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;

15) Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah;

16) Pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

17) Peningkatan kapasitas kecamatan.

 

  1. 2. Urusan Perencanaan Pembangunan
    1. a. Kebijakan

1)    Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan pembangunan yang pro publik;

2)    Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem pengawasan.

  1. b. Program

1)    Pengembangan data/informasi;

2)    Kerjasama Pembangunan;

3)    Pengembangan wilayah perbatasan;

4)    Pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh;

5)    Perencanaan pembangunan daerah;

6)    Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah;

7)    Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah.

 

  1. 3. Urusan Komunikasi dan Informatika
    1. a. Kebijakan

Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan.

  1. b. Program

Pengembangan komunikasi, informasi, media masa dan pemanfaatan teknologi informasi.

 

  1. 4. Urusan Pertanahan
    1. a. Kebijakan

Mewujudkan tertib administrasi pertanahan

  1. b. Program

Pengadaan, Penataan, dan Pengendalian Administrasi Pertanahan

 

  1. 5. Urusan Statistik
    1. a. Kebijakan

Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan

  1. b. Program

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

 

  1. 6. Urusan Kearsipan
    1. a. Kebijakan

Meningkatkan kinerja pengelolaan arsip daerah

  1. b. Program

1)    Perbaikan sistem administrasi kearsipan;

2)    Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah;

3)    Pemeliharaan rutin berkala sarana prasarana kearsipan;

4)    Peningakatan kualitas pelayanan informasi.

 

 

  1. 7. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
    1. a. Kebijakan

Menata sistem administrasi kependudukan secara menyeluruh.

  1. b. Program

Penataan Administrasi Kependudukan.

 

  1. 8. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
    1. a. Kebijakan

1)    Mengurangi jumlah korban dan kerugian akibat bencana/kerusakan lingkungan;

2)    Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana;

3)    Meningkatkan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana.;

4)    Membentuk kultur politik demokrasi, yang dilandasi etika/moral politik dan wawasan kebangsaan;

5)    Melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik;

6)    Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik.

 

  1. b. Program

1)    Pengembangan wawasan kebangsaan;

2)    Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana ;

3)    Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana;

4)    Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;

5)    Pendidikan Politik Masyarakat;

6)    Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.

 

Misi 5.  Optimalisasi Otonomi Desa.

  1. 1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    1. a. Kebijakan

1)    Meningkatkan kemampuan Aparatur pemerintahan desa;

2)    Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;

3)    Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan desa.

 

  1. b. Program

1)    Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;

2)    Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;

3)    Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;

4)    Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan;

5)    Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

 

Misi 6.   Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Secara Proporsional, berkualitas dan berkelanjutan

  1. 1. Urusan Pekerjaan Umum
    1. a. Kebijakan

1)    Meningkatkan pemenuhan Infrastruktur dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana wilayah, dan pengembangan serta pengelolaan sumber daya air bagi pusat produksi pertanian;

2)    Menata dan mengendalikan ruang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku;

3)    Mengurangi tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan, dan resiko bencana.

 

  1. b. Program

1)    Pembangunan Jalan dan Jembatan;

2)    Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

3)    Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan;

4)    Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;

5)    Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;

6)    Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku;

7)    Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;

8)    Pengembagan Kinerja Pengelolaan Persampahan;

9)    Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah;

10) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;

11) Pembinaan Jasa Konstruksi;

12) Pengelolaan Gedung/Rumah Negara.

  1. 2. Urusan Perhubungan
    1. a. Kebijakan

Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa

  1. b. Program

1)    Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

2)    Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;

3)    Peningkatan Pelayanan Angkutan;

4)    Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;

5)    Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor.

 

  1. 3. Urusan Perumahan
    1. a. Kebijakan

1)    Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni;

2)    Memfasilitasi perumahan di daerah rawan bencana.

  1. b. Program

1)    Pengembangan Perumahan;

2)    Pemberdayaan Komunitas Perumahan;

3)    Lingkungan Sehat Perumahan.

 

  1. 4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
    1. a. Kebijakan

1)    Meningkatkan pasokan energi listrik bagi masyarakat di perdesaan

  1. b. Program

1)    Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Energi;

2)    Pengembangan Sumber Daya Mineral dan Panas Bumi;

3)    Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.

 

  1. 5. Urusan Penataan Ruang
    1. a. Kebijakan

1)    Menyiapkan pranata penataan ruang;

2)    Mengembangkan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi dalam jaringan data spasial nasional;

3)    Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan ruang;

4)    Memantapkan koordinasi penataan ruang dengan daerah lain.

  1. b. Program

1)    Perencanaan Tata Ruang;

2)    Pemanfaatan Ruang;

3)    Pengendalian Ruang;

4)    Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;

5)    Pengembangan Pusat-pusat pertumbuhan.

 

  1. 6. Urusan Lingkungan Hidup
    1. a. Kebijakan

1)    Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya air, udara, hutan dan lahan;

2)    Mengurangi Resiko Bencana;

3)    Meningkatkan fungsi dan luas kawasan lindung;

4)    Pengelolaan ruang terbuka hijau.

  1. b. Program

1)    Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan;

2)    Perlindungan, rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

3)    Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat;

4)    Pengelolaan Kawasan Lindung.

 

Misi 7.  Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

  1. 1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat
    1. a. Kebijakan

1)    Meningkatkan keberdayaan Masyarakat

2)    Meningkatkan keberdayaan perempuan berbasis kemandirian usaha;

3)    Meningkatkan upaya perlindungan anak dan perempuan.

  1. b. Program

1)    Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan;

2)    Peningkatan kualitas sumber daya manusia perdesaan;

3)    Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;

4)    Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;

5)    Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;

6)    Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;

7)    Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan;

8)    Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;

9)    Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

 

  1. 2. Urusan Sosial
    1. a. Kebijakan

1)    Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

2)    Meningkatkan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial.

  1. b. Program

1)    Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;

2)    Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;

3)    Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

4)    Pembinaan anak terlantar;

5)    Pembinaan para penyandang cacat dan trauma;

6)    Pembinaan panti asuhan/ panti jompo;

7)    Pembinaan eks penyandang penyakit sosial;

8)    Penanggulangan bencana alam dan perlindungan masyarakat;

9)    Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

 

  1. 3. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
    1. a. Kebijakan

1)    Meningkatkan kontribusi pemuda dan lembaga kepemudaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;

2)    Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga;

3)    Meningkatkan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;

4)    Meningkatkan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;

5)    Meningkatkan apresiasi terhadap pengembangan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional.

  1. b. Program

1)    Peningkatan dan pembinaan peran serta pemuda;

2)    Pembinaan pemasyarakatan dan pengembangan olahraga;

3)    Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;

4)    Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

 

  1. 4. Urusan Keluarga Berencana
    1. a. Kebijakan

1)    Meningkatkan jumlah cakupan peserta KB dan jumlah peserta KB Mandiri;

2)    Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja;

3)    Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga;

4)    Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB.

  1. b. Program

1)    Keluarga Berencana;

2)    Kesehatan Reproduksi Remaja;

3)    Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;

4)    Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.

 

  1. 5. Urusan Ketransmigrasian
    1. a. Kebijakan

Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam rangka penyelenggaraan transmigrasi.

  1. b. Program

a)    Pengembangan Wilayah Transmigrasi Regional dan Lokal;

Pembinaan kemampuan transmigran.

 

 

 

 

BAB V

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sebagai upaya dalam mempercepat pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan, maka ditetapkan prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus Penyelenggaraan pembangunan Bupati selama lima tahun (2009 -2013).

 

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan 5 tahun kedepan, ditempuh melalui 6 arah kebijakan pembangunan, yaitu :

  1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Kabupaten Majalengka yang diimplementasikan dalam tatanan kehidupan sehari-hari.
  2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan menurunkan tingkat pengangguran melalui peningkatan keahlian dan keterampilan masyarakat khususnya masyarakat miskin, peningkatan dan pengembangan lembaga-lembaga sosial ekonomi masyarakat, penguatan permodalan, memanfaatkan potensi unggulan daerahnya, serta pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholder sehingga terwujudnya desa produktif.
  3. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang stabil melalui peningkatan produksi dan produktivitas usaha pertanian untuk mencapai swasembada pangan, pengembangan  usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan investasi melalui pemanfaatan potensi pada pusat-pusat wilayah pertumbuhan dengan tetap memperhatikan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup dalam upaya meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
  4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga akan terwujudnya masyarakat Kabupaten Majalengka yang berkualitas, maju dan sejahtera dalam lingkup desa sehat dan desa cerdas.
  5. Meningkatkan pelayanan publik melalui optimalisasi fungsi organisasi dan penataan kembali struktur kelembagaan, sistem birokrasi pemerintahan, penataan kepegawaian, peningkatan profesionalisme aparatur, penataan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien, peningkatatan kapasitas kecamatan, peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan lembaga-lembaga desa serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya mendorong otonomi desa menuju desa yang mandiri;
  6. Melaksanakan pembangunan infrastruktur/sarana prasarana dasar  sebagai penunjang peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat melalui  peningkatan infrastruktur perdesaan (Rumah tidak layak huni, air bersih, Listrik Desa, M C K),  pemantapan dan peningkatan dan pengembangan infrastruktur transportasi, peningkatan jalan poros desa melalui hotmik jalan desa, pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi, serta pengembangan prasarana sosial dasar lainnya dalam mendukung peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

 

5.2.     Strategi Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan visi dan misi 5 tahun kedepan, maka ditetapkan Strategi Gerakan Membangunan Masyarakat Religius, Maju dan Sejahtera (Gerbang Mas Remaja) yang  ditempuh melalui 4 pilar strategi prioritas pembangunan, yaitu :

  1. Gerakan Pembangunan Masyarakat Cerdas, sehat, beragama dan berbudaya (Gerbang Cahaya).

Strategi Gerbang Cahaya dimaksudkan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia sebagai kerangka landasan yang kokoh dalam meraih kemajuan melalui upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (Pendidikan, kesehatan), peningkatan keagamaan  serta pelestarian budaya dan kearipan lokal.

  1. Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas)

Strategi ini dimaksudkan untuk lebih memacu peningkatan kemajuan perekonomian masyarakat melalui pendekatan ekonomi kerakyatan dengan  memanfaatkan potensi dan sumber alam serta unggulan daerah yang dimiliki, dimana wilayah kabupaten majalengka adalah wilayah pertanian yang  dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang lebih maju dan stabil.

  1. Gerakan Pembangunan Pembangunan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Kecamatan dan Desa (Gerbang Kencana)

Gerakan ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat dalam upaya pengurangan tingkat kemiskinan dengan memecahkan berbagai permasalahan yang menyebabkannya. Pemanfaatan potensi dan sumber yang dimiliki melalui sinergitas program, penguatan kecamatan, dan penguatan kapasitas pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan desa yang mandiri.

  1. Gerakan Pembangunan Pertumbuhan Modal Dan Investasi (Gerbang Permata)

Gerakan ini dimaksudkan sebagai strategi percepatan  pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan investasi sesuai pengembangan tata ruang kewilayahan dengan peningkatan pelayan pemerintah yang optimal, cepat dan tepat yang ditunjang oleh kondisi masyarakat yang partisipatif dan kondusif serta infrastruktur yang memadai.

 

5.3. Kebijakan dan Prioritas Program Pembangunan

Kebijakan dan prioritas program pembangunan merupakan penjabaran dari arah dan strategi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan prioritas pembangunan. Kebijakan dan prioritas program pembangunan ini menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode tahun 2009-2013.

  1. 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Majalengka beriman dan bertaqwa.
    1. a. Kebijakan :

1)    Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan keagamaan.

2)    Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat.

  1. b. Program Prioritas :

1)    Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama.

Indikasi kegiatan :

a)    Peningkatan Pendidikan keagamaan masyarakat dengan materi yang terarah.

b)   Fasilitasi pengembangan sarana prasarana keagamaan dan optimalisasi lembaga-lembaga keagamaan.

c)    Bantuan insentif bagi penyelenggara keagamaan/guru ngaji.

2)    Program Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama.

Indikasi kegiatan :

Koordinasi Kegiatan Keagamaan dengan seluruh Stakeholders.

3)    Program Peningkatan Kelestarian Dan Pemeliharaan Kearifan Budaya Lokal.

Indikasi kegiatan :

Pemberdayaan dan pelestarian budaya lokal.

 

 

 

 

  1. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau.
    1. a. Kebijakan :

1)    Meningkatkan kualitas dan memperluas daya tampung satuan pendidikan.

2)    Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masyarakat.

  1. b. Program Prioritas :

1)    Program Peningkatan Pendidikan Masyarakat

Indikasi Kegiatan :

a)    Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun

b)   Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan

c)    Pembinaan SMP terbuka

d)    Pengembangan SMP satu atap

e)    Penyelenggaraan Kejar Paket B dan C

f)     Penyediaan bea siswa bagi anak dari keluarga kurang mampu yang berprestasi

g)    Perintisan Wajar Dikdas 12 tahun

 

2)    Program Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikasi Kegiatan :

a)    Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas, dan tenaga kesehatan

b)   Pengembangan desa siaga

c)    Jaminan kesehatan bagi penduduk miskin

d)    Pengadaan alat kontrasepsi Keluarga Berencana

 

  1. 3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis.
    1. a. Kebijakan :

1)    Mengembangkan dan menerapkan teknologi pertanian dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas sebagai upaya pemantapan ketahanan pangan dan pemenuhan bahan baku industri.

2)    Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta koperasi melalui peningkatan profesionalisme pengusaha, sehingga dapat berdaya saing serta menata keterkaitan dengan sektor ekonomi lainnya.

3)    Mengembangkan investasi daerah melalui penataan sistem investasi daerah

  1. b. Program Prioritas :

1)    Program Peningkatan Produksi dan produktifitas Pertanian/ perkebunan/Kehutanan

Indikasi kegiatan :

a)    Pengembangan budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan serta pengembangan komoditas unggulan daerah.

b)   Penerapan Teknologi budidaya Pertanian

c)    Peningkatan kinerja penyuluh pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan

d)    Pemberdayaan kelembagaan pertanian

2)    Program Pengembangan UMKM dan Koperasi

Indikasi Kegiatan :

a)    Pumbuhan usaha dan peningkatan manajemen koperasi

b)   Pengembangan UMKM

c)    Peningkatan pemasaran dan promosi produk UMKM

3)    Program Pengembangan Investasi

Indikasi Kegiatan :

a)    Peningkatan promosi potensi investasi

b)   Penataan sistem investasi daerah

 

  1. 4. Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan umum.
    1. a. Kebijakan :

Mewujudkan Reformasi dan Transpormasi Birokrasi secara bertahap

  1. b. Program Prioritas :

1)    Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Efektif dan Efisien.

Indikasi Kegiatan :

a)    Penataan struktur kelembagaan pemerintahan

b)   Penataan  sistem pengelolaan keuangan daerah

c)    Penataan sistem administrasi pegawai

2)    Program Meningkatkan kapasitas aparatur yang bersih dan profesional.

Indikasi Kegiatan :

a)    Pembinaan dan pengembangan aparatur

b)   Peningkatan kualitas pelayanan publik

c)    Pembinaan dan pengawasan aparatur

 

  1. 5. Optimalisasi Pemerintahan Desa.
    1. a. Kebijakan :

1)    Meningkatkan kemampuan pemerintahan desa,

2)    Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa,

  1. b. Program Prioritas :

1)    Program Peningkatan kapasitas pemerintahan desa

Indikasi Kegiatan :

a)    Peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan desa

b)   Fasilitasi penggalian sumber pendapatan dan kekayaan desa

2)    Program Pemberdayaan Lembaga - lembaga Desa

Indikasi Kegiatan :

Peningkatan Keberdayaan lembaga-lembaga desa

3)    Program Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

Indikasi Kegiatan :

Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam proses  pembangunan

 

  1. 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Secara Proporsional, berkualitas dan berkelanjutan
    1. a. Kebijakan :

Meningkatkan pemenuhan Infrastruktur dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana wilayah, dan pengembangan serta pengelolaan sumber daya air bagi pusat produksi pertanian.

  1. b. Program Prioritas :

1)    Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan.

Indikasi Kegiatan :

a)    Perbaikan rumah tidak layak huni

b)   Bantuan listrik perdesaan

c)    Pembangunan sarana prasarana air bersih perdesaan

d)    Pembangunan Jalan Hotmik Perdesaan

2)    Program Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur wilayah.

Indikasi Kegiatan :

a)    Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan

b)   Pembangunan dan rehabiitasi jaringan irigasi

 

  1. 7. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat
    1. a. Kebijakannya :

Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan

  1. b. Prioritas Program :

1)    Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan,

Indikasi Kegiatan :

a)    Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

b)   Fasilitasi Pembentukan, Pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga usaha ekonomi masyarakat pedesaan

c)    Pembinaan dan pengembangan Lembaga Keuangan Masyarakat Perdesaan

d)    Pembinaan dan pengembangan Lumbung Pangan

e)    Peningkatan kerjasama dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat

f)     Pembangunan pola Padat Karya.

2)    Program Peningkatan Keahlian dan keterampilan masyarakat perdesaan

Indikasi Kegiatan :

a)     Pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat miskin produktif

b)    Pelatihan keterampilan dan bimbingan usaha bagi para pencari kerja

c)    Peningkatan Produktivitas dan Kreatifitas Kelompok Pemuda

d)    Fasilitasi bursa kerja

3)    Program Pembinaan dan pengembangan berkelanjutan

Indikasi Kegiatan :

Pembinaan dan pengembangan berkelanjutan bagi usaha ekonomi masyarakat.

 

5.4. Proyeksi Capaian Indikator Makro

Proyeksi indikator makro Kabupaten majalengka Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1

PROYEKSI INDIKATOR MAKRO

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2009-2013

NO

Indikator

CAPAIAN

2009

2010

2011

2012

2013

1

IPM

71,27

72,38

73,48

74,58

75,69

 

- AHH

68,37

68,73

69,08

69,44

69,80

 

- AMH

93,74

94,24

94,75

95,25

95,75

 

- RLS

7,13

7,47

7,82

8,16

8,50

 

- PDB

573.446

580.452

587.458

594.464

601.470

 

Indek pendidikan

78,34

79,44

80,53

81,63

82,72

 

Indek kesehatan

72,82

72,88

73,47

74,07

74,67

 

Indek Daya Beli

63,19

64,81

66,43

68,05

69,67

2

TPT

7,73

7,48

7,23

6,98

6,73

3

Jml. Penduduk

(RT)

1.207.276

(361.460)

1.216.934

(364.351)

1.226.669

(367.266)

1.236.483

(370.204)

1.246.375

(373.166)

 

LPP

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

4

- RTMS

- (Jiwa)

- (Persentase)

90.469

(302.167)

(25,03)

72.516

(242.203)

(19,90)

54.563

(182.240)

(14,86)

36.610

(122.277)

(9,89)

18.658

(62.319)

(5,00)

5

PDRB (Dlm Miliar Rp)

4.108,19

4.339,48

4.596,81

4.882,73

5.201,09

6

PDRB Perkapita

3.402.862,28

3.565.917

3.747.397

3.948.894

4.172.978

7

LPE

5,34

5,63

5,93

6,22

6,52

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

 

5.5. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Pembangunana Daerah merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan Kabupaten Majalengka dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta pihak lain yang berkepentingan di Kabupaten Majalengka. Indikator Kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Majalengka 2009-2013. Indikator Kinerja Pembangunan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

 

 

 

 

BAB VI

KERANGKA PENDANAAN

 

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya. Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Keterkaitan keuangan daerah yang melekat dengan APBD merupakan pernyataan bahwa adanya hubungan antara dana daerah dan dana pusat atau dikenal dengan istilah perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana tersebut terdiri dari dana dekonsentrasi (PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan) dan dana desentralisasi. Dana dekonsentrasi berbentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, sedangkan yang dimaksud dana desentralisasi adalah yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

 

6.1. Arah Pengelolaan APBD

6.1.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

  1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :

1)        Pajak Daerah;

2)        Retribusi Daerah;

3)        Hasil Perusahaan dan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

4)        Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

  1. Dana Perimbangan, terdiri dari :

1)        Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;

2)        Dana Alokasi Umum;

3)        Dana Alokasi Khusus.

  1. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari :

1)        Pendapatan Hibah dari Pemerintah/ Kontijensi;

2)        Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya;

3)        Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;

4)        Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemerintah Daerah Lainnya.

 

Tabel 6.1

Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan

Kabupaten Majalengka Tahun 2004-2008

No.

Uraian

2004

2005

2006

2007

2008

1.

Pendapatan Asli Daerah

25.303.585.950,36

32.270.217.328,70

50.043.010.324,46

46.020.646.259,00

47.721.933.580,00

 

a.

Pajak Daerah

2.879.368.617,00

3.648.242.956,00

4.045.783.605,00

4.080.079.019,00

4.827.278.616,00

 

b.

Retribusi Daerah

17.099.977.286,18

24.137.796.882,00

31.688.027.008,00

33.002.041.910,00

34.486.954.817,00

 

c.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

474.246.920,00

580.299.045,00

1.312.796.255,00

1.486.478.551,00

2.242.774.291,00

 

d.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4.849.993.128,18

3.903.878.445,70

12.996.403.456,46

7.452.046.779,00

6.164.925.856,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Dana Perimbangan

360.455.055.750,00

397.609.513.618,00

611.069.317.365,00

682.539.224.157,00

730.072.518.256,00

 

a.

Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak

43.113.055.750,00

55.831.513.618,00

67.703.317.365,00

77.487.224.157,00

79.719.083.256,00

 

b.

Dana Alokasi Umum

308.162.000.000,00

328.468.000.000,00

508.346.000.000,00

555.540.000.000,00

600.795.435.000,00

 

c.

Dana Alokasi Khusus

9.180.000.000,00

13.310.000.000,00

35.020.000.000,00

49.512.000.000,00

49.558.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

47.459.806.914,00

46.381.921.285,00

40.041.127.968,00

68.199.435.717,00

98.327.639.488,00

 

a.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah/ Kontijensi

-

17.202.000.000,00

5.294.482.881,00

7.000.000.000,00

650.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

24.362.048.914,00

15.929.921.285,00

15.912.145.087,00

17.378.350.000,00

26.136.528.753,00

 

c.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

-

-

-

16.163.427.400,00

16.984.267.880,00

 

d.

Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemerintah Daerah Lainnya

23.097.758.000,00

13.250.000.000,00

18.834.500.000,00

27.657.658.317,00

49.556.842.855,00

 

e.

Dana Darurat

 

 

 

 

5.000.000.000,00

Total Pendapatan Daerah

433.218.448.614,36

476.261.652.231,70

701.153.455.657,46

796.759.306.133,00

876.122.091.324,00

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

 

Tabel 6.2

Perkembangan Realisasi PAD Kabupaten Majalengka Tahun 2004-2008

s/d 30 November 2008

No.

Tahun

PAD (Rp)

Pertumbuhan (%)

Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)

Proporsi

PAD

1.

2004

25.303.585.950,36

3,28

433.218.448.614,36

5,84

2.

2005

32.270.217.328,70

27,53

476.261.652.231,70

6,78

3.

2006

50.043.010.324,46

55,07

701.153.455.657,46

7,14

4.

2007

46.020.646.259,00

-8,04

796.759.306.133,00

5,78

5.

2008

47.721.933.580,00

5,24

876.122.091.324,00

5,45

Rata-rata per tahun

16,61

 

6,20

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

 

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majalengka selama tahun 2004 sampai dengan 2008 rata-rata pertumbuhannya mengalami kenaikan sebesar 16,61 persen. Bila melihat kemampuan keuangan dari PAD Kabupaten Majalengka dengan  rata-rata kontribusi per tahun sebesar 6,20 persen  dapat diartikan bahwa secara kemandirian fiskal Kabupaten Majalengka masih rendah karena pendapatan di luar PAD mencapai 93,80 persen.

Tabel 6.3

Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan

Kabupaten Majalengka Tahun 2004-2008

No.

Tahun

Dana Perimbangan (Rp)

Pertumbuhan (%)

Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)

Proporsi

1.

2004

360.455.055.750,00

2,52

433.218.448.614,36

83,20

2.

2005

397.609.513.618,00

10,31

476.261.652.231,70

83,49

3.

2006

611.069.317.365,00

53,69

701.153.455.657,46

87,15

4.

2007

682.539.224.157,00

11,70

796.086.188.842,00

85,74

5.

2008

730.072.518.256,00

6,97

876.122.091.324,00

83,33

Rata-rata per tahun

17,04

 

84,58

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

 

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum yang diluncurkan pemerintah pusat ke daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (fiscal gap) antar daerah yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan prhitungannya tersebut sesuai tujuan yang diharapkan apabila dari tahun ke tahun suatu daerah DAU-nya menurun, maka daerah tersebut dianggap atau dikategorikan sudah mandiri dalam kemampuan fiskalnya.

Perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Majalengka selama kurun waktu tahun 2004 sampai dengan 2008 cenderung mengalami peningkatan, hal tersebut menunjukan bahwa Kabupaten Majalengka masih tergantung dari kontribusi pemerintah pusat.

Untuk perkembangan dari dana perimbangan secara total selama tahun 2004 sampai degan 2008 rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 17,04 persen, dan kontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama rata-rata sebesar 84,58 persen.

 

 

 

 

Tabel 6.4

Perkembangan Lain-Lain Penerimaan yang Sah

Kabupaten Majalengka Tahun 2004-2008

No.

Tahun

Lain-Lain Penerimaan yang Sah (Rp)

Pertumbuhan (%)

APBD (Rp)

Proporsi

1.

2004

47.459.806.914,00

159,21

433.218.448.614,36

10,96

2.

2005

46.381.921.285,00

-2,27

476.261.652.231,70

9,74

3.

2006

40.041.127.968,00

-13,67

701.153.455.657,46

5,71

4.

2007

68.199.435.717,00

70,32

796.759.306.133,00

8,56

5.

2008

98.327.639.488,00

44,18

876.122.091.324,00

11,22

Rata-rata per tahun

51,55

 

9,24

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

 

 

Lain-lain penerimaan yang sah yang bersumber dari pendapatan hibah dari pemerintah/ kontijensi, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah Lainnya, dana penyesuaian dan otonomi Khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi/ pemerintah daerah Lainnya. Perkembangan lain-lain penerimaan yang sah secara total selama kurun waktu tahun 2004-2008 rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 51,55 persen dengan rata-rata kontribusi terhadap APBD sebesar 9,24 persen.

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka untuk kurun waktu tahun 2009-2013 sebagai berikut :

Tabel 6.5

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013

 

No.

Uraian

Jumlah (Rp)

2009

2010

2011

2012

2013

1.

Pajak Daerah

4.585.750.000,00

4.815.037.500,00

5.055.789.375,00

5.308.578.843,75

5.574.007.785,94

2.

Retribusi Daerah

6.139.479.085,00

6.292.966.062,13

6.607.614.365,23

7.070.147.370,80

7.246.901.055,07

3.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

2.664.126.822,21

2.797.333.163,32

3.077.066.479,65

3.230.919.803,64

3.392.465.793,82

4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

33.188.571.235,10

34.847.999.796,86

36.590.399.786,70

38.785.823.773,90

40.725.114.962,59

Jumlah PAD

46.577.927.142,31

48.753.336.522,30

51.330.870.006,58

54.395.469.792,08

56.938.489.597,42

Sumber : Menggunakan asumsi DPKAD

 

Untuk memprediksi pendapatan daerah lima tahun kedepan diperlukan suatu data pendukung yang salah satunya adalah capaian  PDRB tahun-tahun sebelumnya dan  perkiraan pertumbuhan PDRB pada tahun-tahun yang akan datang dengan asumsi bahwa kondisi di masa depan sama dengan kondisi yang terjadi saat ini.

Tabel 6.6

Capaian PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB Perkapita dan LPE

Kabupaten Majalengka Tahun 2004-2007

 

No.

INDIKATOR

TAHUN



2004

2005

2006

2007

2008

1.

PDRB (milyar Rp)

3.266,59

3.412,45

3.555,26

 

3.865,69

 

4.060,52

2.

PDRB Perkapita (juta Rp.)

2,851

2,916

3,015

 

3,253

 

3,390

3.

LPE (%)

4,09

4,47

4,18

 

4,87

 

5,04

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka

 

Tabel 6.7

Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB Perkapita dan LPE

Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013

No.

INDIKATOR

TAHUN

2009

2010

2011

2012

2013

1.

PDRB (milyar Rp)

4.277,35

4.518,17

4.786,09

5.083,79

 

5.415,25

 

2.

PDRB Perkapit

(juta Rp.)

3,543

3,712

3.901

3.111

 

4.172.978

 

3.

LPE

5.34

5.63

5.93

6.22

 

6,52

 

Sumber : Menggunakan asumsi

 

6.1.2. Arah Pengelolaan Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah mempertimbangkan analisis standar belanja standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Tabel 6.8

Perkembangan Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2004-2006

 

 

 

 

 

 

No.

URAIAN

TAHUN ANGGARAN

2004

2005

2006

A.

PENDAPATAN

422.739.378.005,87

466.076.529.174,94

689.715.134.715,36


1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

25.136.779.444,24

32.573.647.904,69

46.813.604.644,91


a

Pajak Daerah

2.983.392.765,84

3.594.984.717,80

4.024.170.548,51


b

Retribusi Daerah

17.237.922.280,00

24.245.617.108,25

31.728.791.296,30


c.

Hasil Perusahaan Milik Daerah

546.854.000,00

780.858.045,00

1.221.964.288,00


d

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

4.368.610.398,40

3.952.188.033,64

9.838.678.512,10


 

 

 

 

 


2.

DANA PERIMBANGAN

373.872.944.561,63

416.300.881.270,25

642.901.530.070,45


a.

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

32.340.215.647,00

45.434.520.233,00

66.143.552.102,00


b

Dana Alokasi Umum

308.162.000.000,00

328.468.000.000,00

508.346.000.000,00


c

Dana Alokasi Khusus

9.180.000.000,00

13.310.000.000,00

35.020.000.000,00


d

Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi

24.190.728.914,63

29.088.361.037,25

33.391.977.968,45


 

 

 

 

 


3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

23.729.654.000,00

17.202.000.000,00

0,00







B

BELANJA DAERAH

433.597.917.250,50

475.785.378.921,94

702.507.662.901,36

1.

BELANJA APARATUR

108.919.950.682,93

72.728.364.282,90

390.429.154.763,64

 

a. Belanja Administrasi Umum

88.731.647.681,93

48.011.316.928,90

337.950.605.627,21

 

b. Belanja Operasional dan Pemeliharaan

 

 

 

 

( BOP )

11.532.003.151,00

14.760.034.604,00

35.463.429.314,43

 

c. Belanja Modal

8.656.299.850,00

9.957.012.750,00

17.015.119.822,00

 

 

 

 

 

 

2.

BELANJA PELAYANAN PUBLIK

292.821.520.567,66

372.848.820.050,28

263.493.040.137,72

 

a. Belanja Administrasi Umum

204.281.862.401,71

267.069.831.600,28

51.259.858.882,00

 

b. Belanja Operasional dan Pemeliharaan

 

 

 

 

( BOP )

59.332.597.615,95

75.821.759.350,00

137.808.157.380,72

 

c. Belanja Modal

29.207.060.550,00

29.957.229.100,00

74.425.023.875,00

No.

URAIAN

TAHUN ANGGARAN

2004

2005

2006

3.

BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN

31.356.445.999,91

29.558.194.588,76

48.085.468.000,00

 

 

 

 

 

 

4.

BELANJA TIDAK TERSANGKA

500.000.000,00

650.000.000,00

500.000.000,00

 

 

 

 

 

 

SURPLUS / DEVISIT

(10.858.539.244,64)

(9.708.849.747,00)

(12.792.528.186,00)

 

 

 

 

 

 

C

PEMBIAYAAN

10.858.539.244,64

9.708.849.747,00

12.792.528.186,00

 

a

Penerimaan Pembiayaan Daerah

13.058.539.244,64

15.208.849.747,00

21.182.528.186,00

 

b

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2.200.000.000,00

5.500.000.000,00

8.390.000.000,00













Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 6.9

Perkembangan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2007-2008

No.

URAIAN

TAHUN ANGGARAN

2007

2008






A.

PENDAPATAN

796.759.306.133,00

876.122.091.324,00


1

Pendapatan Asli Daerah

46.020.646.259,00

47.721.933.580,00


a

Pajak Daerah

4.080.079.019,00

4.827.278.616,00


b

Retribusi Daerah

33.002.041.910,00

34.486.954.817,00


c

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah


 


 

yang Dipisahkan

1.486.478.551,00

2.242.774.291,00


d

Lain-lain PAD yang sah

7.452.046.779,00

6.164.925.856,00





 


2

DANA PERIMBANGAN

682.539.224.157,00

730.072.518.256,00


a

Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan




 

Pajak

77.487.224.157,00

79.719.083.256,00


b

Dana Alokasi Umum

555.540.000.000,00

600.795.435.000,00


c

Dana Alokasi Khusus

49.512.000.000,00

49.558.000.000,00



 




3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH





YANG SYAH

68.199.435.717,00

98.327.639.488,00


a

Pendapatan Hibah dari Pemerintah

7.000.000.000,00

650.000.000,00


c

Dana Darurat

0,00

5.000.000.000,00


d

Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan

 



 

Pemerintah Daerah Lainnya

17.378.350.000,00

26.136.528.753,00


e

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

16.163.427.400,00

16.984.267.880,00


f

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

 



 

Pemerintah Daerah Lainnya

27.657.658.317,00

49.556.842.855,00



 

 


B.

BELANJA DAERAH

808.033.721.928,00

882.768.403.671,00

1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

421.904.341.809,00

549.392.281.625,00

 

a. Belanja Pegawai

360.304.065.419,00

479.696.927.966,00

 

b. Belanja Bunga

0,00

0,00

 

c. Belanja Subsidi

2.573.750.000,00

500.000.000,00

 

d. Belanja Hibah

0,00

18.423.012.816,00

 

e. Belanja Bantuan Sosial

18.332.101.500,00

12.949.487.000,00

 

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi /

 

 

 

Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa

179.791.950,00

1.433.859.843,00

 

g.Belanja   Bantuan    Keuangan     Kepada

 

 

 

Provinsi / Kabupaten /Kota dan Pemerin-

 

 

 

tahan Desa

40.164.970.940,00

36.388.994.000,00

 

h. Belanja Tidak Terduga

349.662.000,00

0,00

 

 

 

 

 

2.

BELANJA LANGSUNG


386.129.380.119,40

333.376.122.046,00

 

a. Belanja Pegawai

72.199.098.712,00

72.475.031.836,00

 

b. Belanja Barang dan Jasa

112.375.037.230,00

111.418.684.257,00

 

c. Belanja Modal

201.555.244.177,00

149.482.405.953,00

 

 

 

 

 

 

SURPLUS / DEVISIT

(11.274.415.795,00)

(6.646.312.347,00)

 

 

 

 

 

C

PEMBIAYAAN NETTO DAERAH

42.435.512.140,00

33.935.232.969,00

 

a.

Penerimaan Pembiayaan Daerah

47.435.512.140,00

39.183.862.993,00

 

b.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

5.000.000.000,00

5.248.630.024,00









Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

6.1.3. Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Tabel 6.10

Perkembangan Realisasi Pembiayaan

Kabupaten Majalengka Tahun 2004-2008

Tahun

Pembiayaan

Surplus/Defisit

Pertum-buhan Surplus

Penerimaan

Pertum-buhan Peneri-maan

Pengeluaran

Pertum-buhan Penge-luaran

2004

11.116.689.244,64

-36,62

1.200.000.000,00

-59,19

9.916.689.244,64

-32,08

2005

15.402.344.747,00

38,55

5.500.000.000,00

358,33

9.902.344.747,00

-0,14

2006

21.638.580.376,00

40,49

8.390.000.000,00

52,55

13.248.580.376,00

33,79

2007

47.435.512.140,00

119,22

5.000.000.000,00

-40,41

42.435.512.140,00

225,38

2008

39.183.862.993,00

-18,55

5.248.630.024,00

134,40

33.935.232.969,00

-20,03

Rata-Rata per Tahun

28,62

 

89,14

 

41,38

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

 

6.2. Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan Umum Anggaran diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Peningkatan manajemen pembiayaan daerah mengarah kepada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas.

Manajemen keuangan daerah menjadi penting bagai aparatur pemerintah di daerah karena merupakan konsekuansi logis dari prospektif pengelolaan perimbangan antara keuangan pusat dan daerah, transformasi nilai yang berkembang dalam era reformasi ini adalah meningkatnya penekanan proses dari partisipasi publik, transparansi dan akuntabel ke dalam bentuk tindakan penyusunan anggaran (budget cycle), pengurusan dan penatausahaan (accounting cycle), pelaporan dan pertanggungjawaban (evaluation and monitoring process) serta mekanisme pengawasan daerah.

 

6.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2009-2013, senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
  2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;
  3. Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2009-2013 disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Keuangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang syah.

Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi :

  1. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara:  membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
  2. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan less distortive terhadap perekonomian serta perlu dilakukan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah lainnya;
  3. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
  4. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
  5. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan SKPD Penghasil;
  6. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
  7. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
  8. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.

 

6.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2009-2013 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan  tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2009-2013 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

  1. Belanja daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Majalengka yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
  2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
  3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Majalengka;
  4. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
    1. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR DIKDAS 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
    2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk kelaurga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
    3. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur perdesaan;
    4. Pengurangan persentase tingkat pengangguran hingga melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
    5. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di perdesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
    6. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Majalengka, Pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
    7. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan  Pemerintah Kabupaten Majalengka, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
    8. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (multi years);
    9. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    10. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
    11. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnyayang telah ditutup.

6.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2009-2013 adalah :

  1. Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SilPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
  2. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD, dan dana LUEP.
  3. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

 

 

 

 

BAB VII

P E N U T U P

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Majalengka serta memperhatikan Evaluasi Pembangunan Daerah dan RPJM Nasional. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013, dijadikan pedoman dalam:

  1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) OPD, dan Kebijakan Umum APBD – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Majalengka;
  2. Penyusunan Renstra OPD, Renja OPD dan RKPD seluruh SKPD se- Kabupaten Majalengka;
  3. Menciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi antara daerah dengan nasional;
  4. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antar daerah yang berbatasan.
Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009-2013, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintahan Kabupaten Majalengka, SKPD, serta pemangku kepentingan di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2009-2013.