337 Desa Mendapat Dana Infrastruktur Desa

MAJALENGKAKAB.GO.ID- Sebanyak 337 Desa di Kabupaten Majalengka mendapatkan bantuan dana infrastruktur desa masing-masing Rp. 100.000.000.-

"Program infrastruktur pedesaan ini merupakan bantuan dari Pemprov Jawa Barat dan dananya langsung masing-masing ke rekening desa," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan KB (BPMDPKB) Kab. Majalengka Drs. H. Rieswan Graha,MM di Gedung Graha Sindangkasih, Rabu (10/9).

Rieswan mengatakan dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan proposal yang tidak sama dengan ajuan setiap desa. Sebelumnya para Kepala Desa telah diberikan bimbingan teknis oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemprov Jawa Barat.

"Kali ini kami mengumpulkan para Kepala Desa untuk mengingatkan agar pelaksanaan tidak keluar oleh pedoman teknis yang diberikan BPMD Pemrov Jabar," kata Rieswan.


Sementara itu Bupati Majalengka H Sutrisno, SE, M.Si mengingatkan bahwa para Kepala Desa adalah bagian sistem pemerintahan NKRI.
"Perlu disampaikan karena banyak kepala desa "liar" dalam menjalankan fungsinya, semaunya sendiri dalam memberikan izin dan sebagainya, termasuk menjalankan program pemerintah yang disalahgunakan hingga berurusan dengan aparat penegak hukum," tukasnya.

Bupati mengungkapkan sampai hari ini sudah 5 Kepala Desa di Kabupaten Majalengka yang menjalani proses hukum, 3 orang Kepala Desa sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Majalengka dan 2 orang Kepala Desa dalam penyelidikan oleh Polres Majalengka.

"Mudah-mudahan tidak bertambah lagi," jelasnya.

Lebih lanjut Sutrisno menegaskan sesuai UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, semua urusan pemerintahan diserahkan ke daerah kecuali lima hal yakni, bidang Hankam, Peradilan, Agama dan didang Pertanahan.

"Ini salah satu alasan saudara para Kepala Desa dikumpulkan, walaupun saya tidak tahu menahu karena sewaktu bikin proposal saya tidak tahu. Termasuk ketika uang (infrastruktur desa)sudah masuk ke rekening masing-masing desa," jelasnya.

Bupati mengatakan baru mendapat bantuan Rutilahu, pipanisasi air bersih yang nilainya ratusan juta saja sudah banyak Kepala Desa yang terjerat hukum karena tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah dan seenaknya dalam mengelolanya.

"Dana infrastruktur desa, rutilahu, pipanisasi belum apa-apa, tahun depan milyaran rupiah yang masuk ke desa, nanti bukan hanya Insepktorat yang melakukan audit dan mengontrol namun BPK juga akan masuk ke desa-desa untuk mengontrol penggunaan dana tersebut," tukasnya.

Bupati berpesan dari sekarang baik Pemdes, baik OPD terkait seperti BPMDPKB, Tapem, para Camat menyiapkan bagaimana tata kelola desa ditata baik, administrasi keuangan dengan baik sehingga apabila ada pemeriksaan bisa dipertanggungjawabkan dan akhirnya bisa mensejahterakan rakyat desa.