PPID Kabupaten Majalengka Sambut Kedatangan Tim Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

MAJALENGKAKAB.GO.ID Dalam rangka melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2015, Tim Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Majalengka yang diterima PPID Kabupaten Majalengka didampingi beberapa perwakilan dari OPD bertempat di Auditorium Dishubkominfo, Senin (26/10).

Beberapa pejabat OPD yang mendampingi Ketua dan Sekretaris PPID Kabupaten Majalengka diantaranya dari Dishubkominfo, Bappeda, BPPTPM, Kantor Arsip Daerah, BKD, DPKAD, Inspktorat, Bagian Hukum, dan Bagian Organisasi.
Dalam sambutan penerimaannya, Ketua PPID Kabupaten Majalengka yang juga Kepala Dishubkominfo Drs. Maman Sutiman mengatakan bahwa OPD harus siap melayani permintaan informasi dari masyarakat.
“Kita harus mengubah pola pikir dengan meningkatkan pelayanan dalam memberikan informasi sehingga dapat memuaskan bagi yang meminta informasi,” tuturnya.
Ketua PPID menambahkan bahwa di awal tahun 2015, PPID Kabupaten Majalengka telah menyelesaikan beberapa permintaan informasi yang berujung sengketa di Komisi Informasi Jawa Barat.
“Ke depannya pelayanan informasi tidak sampai ke persidangan lagi,” harapnya.
Mengakhiri sambutannya, Ketua PPID memohon maaf tidak dapat menghadirkan seluruh Tim PPID dan OPD terkait secara lengkap seraya mengucapkan selamat datang kepada Tim Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat di PPID Kabupaten Majalengka.
Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Moh. Zen Al Fatih yang didampingi tiga orang Asisten Komisi Informasi, setelah memperkenalkan Tim, mengungkapkan bahwa kedatangannya di PPID Kabupaten Majalengka dalam rangka monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP pada pemerintah Kabupaten Majalengka.
Menurutnya, kegiatan monitoring dan evaluasi sebelumnya telah dilakukan melalui pengisian kuesioner penilaian diri terhadap penerapan UU KIP di kabupaten/kota masing-masing. Sedangkan kunjungan lapangan yang dilakukan saat ini, untuk melakukan verifikasi hasil pengisian kuesioner dan wawancara serta memberikan kesempatan kepada pemkab/pemkot untuk mengemukakan sanggahannya.
Hasil dari semua itu, Tim Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat selanjutnya melakukan pemeringkatan penerapan UU KIP di pemkab/pemkot tingkat Jawa Barat.
Setelah Tim Monev memperkenalkan diri, Sekretaris PPID yang juga Kabid Kominfo, Wawan Kurniawan, S.Sos., MT., mempersilahkan kepada Tim untuk melakukan verifikasi kuesioner dan wawancara secara langsung.
Dari hasil verifikasi dan wawancara, beberapa point yang disarankan Tim Monev Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, di antaranya agar PPID Majalengka membuat ketetapan mengenai tarif layanan terhadap permintaan informasi yang berupa cetakan/fotocopy guna mengantisipasi permintaan fotocopy yang banyak jumlahnya. Tim Monev juga menyarankan agar segera membuat ketetapan mengenai kewajiban mengekspose informasi berdasarkan waktu kepada tiap OPD.