Bupati Majalengka Ajak Petani Manfaatkan Gudang

MAJALENGKAKAB.GO.ID Untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, diperlukan upaya khusus untuk meningkatan pendapatannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan petani, pemerintah berupaya untuk meningkatkan nilai jual produk pertanian melalui pemanfaatan Gudang dengan Sistem Resi Gudang.

Demikian salah satu ringkasan yang dihasilkan pada kegiatan koordinasi pengembangan sistem perdagangan palawija se-wilayah III di Gedung Yudha Karya Abdi Negara Majalengka, Selasa (17/3).
Hadir pada kesempatan tersebut, Bupati Majalengka, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan se-Wilayah III, Kepala BP4K se-wilayah III, Kepala Bappeda se-wilayah III, Kepala Dinas Pertanian se-Wilayah III, Kepala Bagian Perekonomian se-wilayah III, Pimpinan Bank Jabar Banten Cabang Majalengka, para pelaku usaha Palawija se-wilayah III, Ketua dan Anggota Gapoktan se-wilayah III.
Dalam sambutannya Bupati Majalengka, H. Sutrisno, SE., M.Si., mengatakan bahwa produk pertanian kedua terbesar di Kabupaten Majalengka setelah padi adalah jagung, dan peringkat kedua juga diraih Kabupaten Majalengka untuk produksi jagung di tingkat Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Garut.
Menurut Bupati, sistem resi gudang adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. Sistem Resi Gudang juga merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan karena dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi petani dan dunia usaha dengan agunan bang yang disimpan di gudang yang didukung oleh Bank Jabar Banten.
Lebih lanjut Bupati menjelaskan, karena di Kabupaten Majelengka belum ada instansi khusus yang menangani pergudangan, maka pihak Pemkab melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan dapat melakukan kerjasama dengan pihak pengelola gudang yang sudah mendapat persetujuan dari BAPPEBTI seperti PT. Pertani, PT. Sucofindo, dan PT. Banda Graha Reksa, paling lama dua tahun.
Selama masa kerjasama dengan pengelola gudang tersebut, pihak pemkab sudah harus mempersiapkan instansi pengelola gudang yang berasal dari daerah dalam bentuk PT, BUMD, atau Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 01/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Gudang untuk Memperolah Persetujuan sebagai Pengelola Gudang.
Selanjutnya Bupati menegaskan bahwa untuk menunjang dan mensukseskan Sistem Resi Gudang, pemerintah akan membuat kebijakan daerah untuk mempercepat pelaksanaan sistem resi gudang, mengembangkan komoditi unggulan daerah, penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan, dan memfasilitasi pengembangan pasar lelang komoditi.
Di akhir sambutannya Bupati mengatakan bahwa manfaat sistem resi gudang itu sendiri adalah agar para petani mendapatkan harga jual yang lebih baik, dengan cara menyimpan komoditi di gudang terlebih dahulu saat panen raya dimana harga umumnya rendah, kemudian menjualnya ketika harga tinggi.